Revisi Permendagri Soal SKP, Dirjen Polpum Libatkan Akademisi

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Menko Polhukam Wiranto (kanan). (Foto: Ist)

Kementerian Dalam Negeri bakal melibatkan akademisi dan peneliti untuk terlibat dalam revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian (SKP).

Kebijakan itu untuk penyempurnaan aturan main yang dituding mengekang kebebasan penelitian di tanah air.

"Mengenai hal itu, memang kurang detil," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, pada Selasa, 6 Februari 2018, di Jakarta. Soedarmo melanjutkan, dalam aturan main tersebut tak dirinci secara jelas ihwal frasa dampak negatif dalam sejumlah pasal.

Rencananya, aturan itu dibuat untuk menggantikan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Tujuan semula dari pembuatan aturan itu untuk mengikuti dinamika kekinian perundangan. Pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian tak disebutkan soal pemeriksaan potensi dampak negatif hasil penelitian. Namun, Kemendagri bisa menjatuhkan sanksi terhadap peneliti yang kedapatan hasil risetnya memicu keresahan hingga perpecahan negara.

Soedarmo membenarkan dirinya luput tak menyertakan kalangan peneliti, individu dan organisasi kemasyarakatan pada menyusun Permendagri itu.

"Ini memang kekurangan kami dalam pembuatan peraturan ini," kata Soedarmo.

Draft beleid itu sebelumnya pernah dibahas pada 2017 kemarin. Dan disahkan pada 11 Januari 2018. Dalam pembahasannya, Kemendagri melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, misal Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Negara, serta Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

Aturan main tentang penelitian ini menurut peneliti dari sejumlah lembaga riset independen seolah menyulitkan turunnya ijin riset. Utamanya pada bidang penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sensitif, misal kebijakan negara pada sektor lingkungan dan kesehatan. 

Terpopuler

To Top