Mendagri: Politik Uang dan Politisasi SARA Racun Demokrasi

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri acara ‘Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA’ yang digelar Bawaslu RI di Jakarta, Sabtu (10/2/2018). (Foto: zonalima.com)

zonalima.com – MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sepakat bahwa semua pihak harus melawan politik uang dan politisasi SARA (suku, agama, ras, antargolongan) dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Hal itu disampaikan Tjahjo saat menghadiri acara ‘Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA’ yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

“Politik uang dan politisasi SARA adalah racun demokrasi,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, politik uang dan politisasi SARA merusak peradaban demokrasi dan menghancurkan sendiri-sendi kehidupan politik kenegaraan yang bermartabat.  

“Untuk politik uang dan politisasi SARA, harus dan wajib kita lawan bersama,” tegas Tjahjo.

Terpisah, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Semua elemen bangsa, terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Sedangkan, politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia,” kata Abhan.

Bawaslu, lanjut Abhan, pada Pilkada sebelumnya mencatat tujuh daerah yang rawan praktik politik uang. Di antaranya adalah Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sementara berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu penggunaan SARA potensial terjadi di beberapa provinsi, yaitu Sumut, Sumsel, NTB, Kalbar, Kaltim, Maluku, Maluku Utara (Malut), dan Papua.

“Melalui deklarasi ini kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara Pemilu, partai politik, kementerian/lembaga dan seluruh rakyat Indonesia secara sungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang bersih,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top