Penunjukan Pjs Kepala Daerah Provinsi Bergantung Jumlah Eselon Satu

man-headphones
Mendagri, Tjahjo Kumolo. (IST. dok: zonalima.com)

Penunjukan sementara pejabat eselon satu asal Kementerian Dalam Negeri untuk menjabat posisi kepala daerah yang sedang ikut kontestasi kepala daerah harus melihat komposisi dari jumlah pejabat di Kemendagri.

Misal, saat ini terdapat kekosongan posisi untuk Gubernur Papua.

"Untuk Papua, nanti kita lihat. Karena tidak mungkin 17 provinsi dijabat seluruh pejabat eselon satu, itu prinsip. Karena kalau semua (eselon satu mengisi kekosongan jabatan), ya habis. Nggak mungkin, setiap hari itu banyak tugas-tugas yang dilaksanakan oleh teman-teman eselon satu. Sehari itu bisa 6 sampai 7 undangan yang harus dihadiri Kemendagri, baik yang di Jakarta atau di luar daerah," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo, Selasa (13/2/2018), di Gedung Kemendagri, Jakarta.

Mantan anggota komisi pertahanan DPR RI itu melanjutkan, tiap hari setidaknya ia harus menghadiri maksimum tiga kali undangan pertemuan. Sedangkan sisanya, dibagi dengan sejawat eselon satu.

"Kan nggak mungkin saya hadiri (pertemuan) semuanya. Paling tidak saya maksimum 3 (pertemuan), sedang sisanya dibagi dengan teman-teman eselon satu," imbuh Tjahjo.

Tak hanya itu, Kemendagri juga pernah mengusulkan ihwal pengisian penjabat sementara posisi bupati atau walikota terhadap kepala daerah yang ikut ajang pilkada. Namun, usul itu akhirnya kandas lantaran bermacam alasan dari kepala daerah.

"Awalnya begitu ya, karena kami ingin memberi kesempatan di eselon dua maupun sekda (sekretaris daerah) provinsi untuk punya pengalaman. Tapi dengan pertimbangan banyak teman gubernur menolak, ya akhirnya rencana itu dibatalkan," kata Tjahjo.

Mendagri memberikan pernyataan tersebut usai melakukan Pengukuhan Pjs. Gubernur Lampung, Didik Suprayitno, di Gedung Kemendagri, Selasa pagi.

Acara itu dihadiri Sekjen Kemendagri, Dirjen Dukcapil, Dirjen Otda, Wakil Rektor IPDN, Kapuspen Kemendagri.

Sebelumnya, Didik Suprayitno merupakan penjabat eselon satu Kemendagri yang menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Kemendagri.

Terpopuler

To Top