Ini Dia Bentuk-Bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Ormas

man-headphones
Ilustrasi Gedung Kemendagri. (Foto: zonalima.com)

zonalima.com - UNTUK mengoptimalkan pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah (Pemda) dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam bidang politik dan umum. Oleh sebab itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum yang ditandatangani pada 21 Juli 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 31 Juli 2017.

Permendagri itu menyebutkan bahwa ormas dalam bidang politik dan umum wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 1 ayat 1 Permendagri ini menjelaskan, perjanjian kerja sama adalah kesepakatan antara menteri, gubernur, bupati/wali kota dengan ormas bidang politik dan pemerintahan umum untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing pihak, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Sementara ayat 2 menyebutkan ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan, ayat 3 menjelaskan badan atau lembaga adalah badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup Permendagri ini meliputi kerja sama kementerian dan Pemda dengan ormas dan badan atau lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum. Subjek kerja samanya dapat berupa kerja sama antara kementerian dengan ormas yang terdaftar atau berbadan hukum, kerja sama kementerian dengan badan atau lembaga, kerja sama Pemda dengan ormas yang terdaftar atau berbadan hukum, serta kerja sama antara Pemda dengan badan atau lembaga.

Sementara objek kerja sama diatur dalam Pasal 4. Ada 11 objek kerja sama, yaitu pertama, politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta organisasi masyarakat. Kedua, penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial, kewaspadaan nasional, kerukunan antar suku dan intra suku, ras, dan golongan lainnya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Ketiga, penguatan kehadiran kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Keempat, pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kelima, pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keenam, penguatan kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Ketujuh, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Kedelapan, peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Kesembilan, perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kesepuluh, revolusi mental. Kesebelas, peneguhan ke-Bhinneka-an dan penguatan restorasi sosial Indonesia.

Adapun bentuk-bentuk kerja sama sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan melalui kegiatan dialog atau sejenisnya, halaqoh, pagelaran, festival seni dan budaya, jambore, perkemahan, dan napak tilas, perlombaan seperti lomba pidato, cipta lagu, lagu kebangsaan dan jalan sehat, pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat, sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis serta pendidikan politik bagi masyarakat.

“Dalam melakukan kerja sama, ormas atau badan/lembaga berhak mendapatkan fasilitas anggaran kegiatan dan mendapatkan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan,” bunyi  Pasal 7 ayat 1 Permendagri tersebut. (*)

Terpopuler

To Top