Masuki Tahun Politik, Wajar Pembahasan Kolom Penghayat Picu Polemik

man-headphones
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. (IST. dok: @Kemendagri_RI)

Rencana pemberlakuan pencantuman kolom penghayat kepercayaan pada KTP-el masih menimbulkan polemik. Kondisi itu tergolong wajar lantaran Indonesia saat ini memasuki tahun politik.

"Mengenai e-KTP. Sekarang dengan adanya putusan MK (Mahkamah Konstitusi) sama akhirnya. Tidak satu kolom. Kami mengajukan permohonan lisan kepada Kapolri, Menkopolhukam, wah sudah ramai, dicurigai. Banyak hal yang jadi resiko pejabat negara termasuk pejabat daerah," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Gedung Kemendagri, Selasa (13/2/2018), di Jakarta.

Mantan Sekjen PDIP itu mengakui, pencantuman kolom penghayat kepercayaan memicu pro dan kontra. Terlebih kebijakan itu masih bakal dibicarakan dalam proses pembicaraan hingga level presiden di rapat kabinet terbatas.

"Pasti ada pro dan kontra, pasti ada yang suka dan tidak. Apalagi ini memasuki tahun politik. Menyerap aspirasi yang ada jangan sampai menimbulkan masalah-masalah yang ada sebagaimana disampaikan Bapak Presiden, menimbulkan kegaduhan. Ya, kita harus mengambil resiko," kata Tjahjo.

Terdapat dua hajatan besar yang bakal berlangsung, Pilkada serentak pada 2018 dan Pilpres 2019 mendatang. Dan, menurut Tjahjo Kumolo, kesuksesan gelaran pilkada serentak ikut didukung sistem administrasi kependudukan yang mumpuni.

Sepanjang rencana pencantuman untuk aliran kepercayaan, lanjut Tjahjo, Kemendagri mendapat masukan dari sejumlah pihak, termasuk MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Ia akhirnya mengusulkan untuk menjadikan dua model blanko KTP-el, untuk mengakomodir penghayat aliran kepercayaan.

"Intinya, selama ini kan ada yang usul agama (garis miring)/kepercayaan. Tinggal orang menulis kalau agama Islam, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Tapi, kalau agama (garis miring)/kepercayaan kan berarti agama sama dengan kepercayaan," kata Tjahjo.

Tjahjo melanjutkan, agar tak memicu polemik serta mengakomodir masukan dari tokoh-tokoh agama. Model blanko KTP-el rencananya dibuat jadi dua model. Model pertama hanya menyertakan identitas agama saja. Dan, model blanko untuk penghayat kepercayaan dicantumkan identitas berisi jenis kepercayaan.

"Kami menyerap aspirasi tokoh-tokoh agama, dipisahkan antara agama dengan aliran kepercayaan. Memisahkannya itu ada yang masuk dalam satu kolom, tapi ada yang minta dipisahkan blangko e-KTP nya," kata Tjahjo.

Meski sensitif, lanjut Tjahjo, diakomodirnya usul itu tak bakal memicu polemik. Pasalnya, penganut aliran kepercayaan di tanah air pun tak banyak pengikutnya.

 

 

Terpopuler

To Top