Barisan Pengacara Handal Demi Novanto

man-headphones Kantor Peradi, Jakarta. (Ist. ekalawfirm)

zonalima.com - Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, saat ini hanya ditemani Maqdir Ismail selama proses persidangan perkara dugaan korupsi KTP-el. Maqdir tercatat pernah menjadi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Ketika terjun di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selulus dari Yogyakarta, ia membela gali (preman) yang sedang dikejar penembak misterius yang pernah terjadi di era Orde Baru, dilanjutkan sebagai penanda tangan Petisi 50 dan tersingkir dari pergaulan.

Sebelum ditangani Maqdir Ismail, mantan Ketua DPR RI itu seolah mendapat `amunisi` baru untuk membantu proses hukum yang menjerat dirinya dalam kasus mega korupsi KTP-el.

Tak tanggung-tanggung, jelang akhir 2017 kemarin, ia mendapat kuasa pendampingan terkait perkara yang menjerat dirinya dari pengacara sekaligus Ketua Peradi (Persatuan Advokat Indonesia), Otto Hasibuan, mengakui dirinya diminta bergabung untuk menjadi pengacara Novanto, selain Fredrich Yunadi. Otto selama ini dikenal sebagai pengacara dengan sejumlah kasus-kasus pidana beken.

"Kami barusan, disini bertemu dengan Setya Novanto di rumah tahanan KPK. Kebetulan beberapa hari yang lalu, kami diminta beliau (Fredrich) untuk membanti disini (menangani kasus Novanto)," terang Otto di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/11/2017) kemarin.

Otto melanjutkan, dirinya sudah bertemu dengan Novanto demi kepentingan hukum bukan kepentingan Setya Novanto.

Meski begitu, ia juga menolak bila bos Partai Golkar itu memakai jasanya untuk melawan komisi anti suap dalam sidang gugatan pra peradilan yang sudah dilayangkan untuk yang kedua kalinya.

Otto mengakui ada kesimpangsiuran yang terjadi dalam kasus yang menyeret kliennya.

"Ini tentu merugikan bagi kepentingan Setya Novanto. Namun kami bisa mengerti karena itu bagian dari situasi dan kondisi," tandas Otto pada wartawan.

Novanto akhirnya dibawa ke rutan KPK, pada Minggu (19/11/2017) kemarin. Penyidik komisi anti suap menganggap bos partai Golkar itu sudah mampu menjalani pemeriksaan atas rekomendasi tim dokter Rumah Sakit Tjipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Menurut Otto, saat dikunjungi, Novanto mengalami luka-luka lebam. Kondisi kliennya juga masih lemah.

"Oh belum, belum (bahas bukti-bukti), karena kan ya dia (Setya Novanto) lemah sekali. Tadi saya mau terus saja, tapi saya lihat dia lemah sekali. Jadi saya bilang, ya sudahlah kita tunda dululah," imbuh Otto.

Jadi pembahasan pemetaan kasus yang menjerat kliennya ia batalkan lantaran kondisi Novanto yang kurang fit.

Otto pun menunjukkan di mana saja luka Novanto. Dia menunjuk lengannya sendiri untuk menunjukkan di mana saja tampak luka lebam Novanto. "Iya di sini (nunjuk kepala) di sini (nunjuk siku), di sini (nunjuk lengan). Biru ya. Lalu di sini (nunjuk lengan) ada bekas baret," aku Otto. Ia berjanji bakal menggali keterangan kliennya minggu depan.

Meski begitu, sepekan sebelum sidang pokok materi perdana atas kliennya, Otto Hasibuan dan Frederich Yunadi menyatakan mundur sebagai pengacara Novanto.

Sidang perdana Setya Novanto akhirnya berlangsung pada Rabu 13 Desember 2017 kemarin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Otto dan Fredrich memilih mundur mendampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto.

Mundurnya Otto dan Fredrich dinilai sebagian publik, sebagai drama baru kasus Setya Novanto.

Keduanya, menyerahkan surat resmi mundur ke Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Otto dan Fredrich menyampaikan langsung keputusan mundur ke Setnov.

Saat itu, Otto beralasan ia segan untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya pada ketua umum nonaktif Partai Golkar tersebut. Otto tercatat menyerahkan surat tersebut pada Jumat (9/12/2017) kemarin ke komisi anti rasuah. 

 

Pengacara Pidana Tarif Selangit

Ihwal klien yang terjerat kasus korupsi yang kerap menggunakan jasa pengacara kondang bertarif jumbo, bukan sembarang omongan. Tengok saja pada saat adanya perselisihan ihwal tarif pengacara Humphrey Djemat, dari kantor Gani Djemat and Partners antara terpidana koruptor Billy Sindoro, yang saat itu kasusnya digawanginya.

Billy Sindoro, mantan Presdir PT. Direct Vision - anak perusahaan Lippo Group, tertangkap tangan penyidik KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Ia kedapatan sedang menyogok personel KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha), Muhammad Iqbal, sebesar 500 juta rupiah, pada 16 September 2008 kemarin di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Aksi itu diyakini berkait dengan kasus dugaan monopoli Astro, salah satu bisnis usaha, atas penayangan Liga Inggris.

Saat itu, KPPU sudah memutuskan Astro tak terbukti memonopoli tayangan yang paling banyak menyerap penonton televisi tersebut, dan Muhammad Iqbal termasuk salah satu anggota panel sidang KKPU. Dalam pemberitaan di media saat itu, Billy kemudian ditahan di Polres Jakarta Barat dengan status tahanan titipan KPK.

Usai menjalani pemeriksaan KPK yang melelahkan. Billy akhirnya menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Jakarta yang berlangsung pada 9/12/2008, ia akhirnya divonis bersalah pada 18/2/2009 dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Beberapa hari setelah penangkapannya itu, pada 6/10/2008 Billy menunjuk Humphrey Djemat dari biro hukum Gani Djemat & Partners sebagai pengacara pembela.

Pengacara beken itu kemudian mematok argo dua milyar dan melejit jadi lima milyar saat kasus masuk di persidangan.

Singkat cerita, Billy kemudian kalah dalam kasus itu. Mungkin, lantaran kesal pembayaran honor buat sang pengacara menjadi terlambat. Sampai batas akhir pembayaran, Billy rupanya tak kunjung membayar.

Akibatnya, Humphrey pun menggugat Billy secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang atas ingkar janji itu.

Gugatan Humphrey ditolak oleh PN Tangerang pada tanggal 6/05/2010, dan senasib dengan bandingnya juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi Banten pada 22/10/2010.

Upaya menempuh jalur kasasi di pengadilan tingkat tiga alias Mahkamah Agung terus digeber Humprey.

Mujur, Majelis Hakim MA, tuntutan Humphrey akhirnya dikabulkan sebagian dan Billy diharuskan membayar honor Humphrey, tapi tidak seluruhnya, hanya 500 juta.

Bermodal vonis kemenangan Humprey itu, rupanya giliran Billy yang meradang. Ia tak terima dengan putusan kasasi itu dan mengajukan PK. Sialnya,  MA malah menolak PK dari Billy. "Menolak permohonan pemohon PK Billy Sindoro atas termohon Persekutuan Perdata Gani Djemat & Partners," demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Kamis (27/3/2014) kemarin.

Bisa dibayangkan, pada beberapa tahun lalu, argo alias tarif pengacara kasus korupsi saja sudah dipatok di angka lima milyar. Saat ini, jika mengikuti tren dan inflasi, bisa jadi tarif pengacara akan makin selangit.

 

Terpopuler

To Top