Dan KTP-el Urang Baduy Pun Jadi

man-headphones Dirjen Dukcapil, Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. (IST. dok: zonalima.com)

zonalima.com - PANDANGAN Halim menatap sayu lalu lalang warga dan pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Lebak, Banten, yang terlihat lalu lalang di depan dirinya. Ia berharap, Senin (19/2/2018) kemarin, KTP-el yang bakal dia terima sudah menyertakan kolom agama yang ia anut selama ini.

Jelang awal hari pada sepekan kemarin tersebut, riuh rendah warga dari Kampung Kanekes, Ciboleger, Lebak, Banten, terlihat. Namun, kebanyakan warga duduk tertib di depan rumah Kades Kanekes, Saija.

Nyaris kerumunan para warga yang datang pada acara itu didominasi pria yang mengenakan baju warna hitam dan lomar (ikat kepala) warna biru berpadu hitam.

Mereka selama ini dikenal sebagai warga Baduy Luar. Sementara Alim, ia merupakan warga Baduy Dalam.

Ciri warga Baduy Dalam atau Baduy Jero, bisa ditandai dengan sejumlah atribut. Kebanyakan para prianya memakai celana hitam selutut, baju warna putih, dan lomar putih.

Pada penyerahan simbolis KTP-el yang itu, Halim yang dikolom KTP-el tercatat namanya sebagai Ayah Mursyid.

Dirinya mengaku tidak memakai nama asli lantaran kebanyakan bagi warga Baduy Dalam, nama panggilan bisa dikutip sebagai nama di identitas mereka.

Selain berladang, Ayah Mursyid merupakan salah satu tokoh Baduy Dalam.

Rupanya, pesan para tetua adat Baduy yang ingin terakomodasinya Selam Sunda Wiwitan sebagai agama pada kolom agama KTP-el harus kandas.

"Kalau memang belum bisa, dikosongkan saja. Kalau bisa, ya Selam Sunda Wiwitan," kata Ayah Mursyid dengan logat sunda yang kental.

Ia sebelumnya sudah mengikuti proses perekaman KTP-el pada hari Minggu pekan kemarin. Menanggapi usulan dari perwakilan warga adat, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, pembahasan isu soal kolom agama dan kepercayaan sudah mendekati fase akhir. Zudan tak bisa mengetahui persis kapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menyetujuinya. Hanya, soal permintaan pembahasan dalam rapat sidang kabinet terbatas sudah pernah dilayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, pada Sekretaris Kabinet beberapa saat kemarin.

"Prinsipnya, putusan Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan. Putusan MK itu meminta dituliskan kira-kira bunyinya menjadi Kepercayaan titik dua penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa," ungkap Zudan seusai memberikan secara simbolis e-KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu identitas anak kepada warga Baduy di rumah dinas kepala desa Kanekes, Saija, Senin pertengahan Februari kemarin.

Perekaman KTP-el sudah berlangsung sepekan lebih di Desa Kanekes, Ciboleger, Lebak, Banten.

Aksi itu berlaku untuk warga adat Baduy luar dan Baduy dalam.

Tercatat sejak Senin (12/2/2018) hingga Senin (19/2/2018) kemarin, warga dari suku Baduy melakukan perekaman KTP-el di rumah berdesain panggung.

Mereka datang berduyun-duyun saat perekaman berlangsung. Namun, berbeda dengan perekaman yang umum terjadi di kawasan kota besar. Suasana tertib dan tak banyak bicara terlihat jelas saat warga Baduy menunggu hingga melakukan perekaman sidik jari, retina, dan tanda tangan pada blanko KTP-el.

Demi melayani warga yang masih menganut aliran kepercayaan tersebut, Kemendagri menyiagakan 24 petugas lebih untuk melakukan pelayanan perekaman identitas digital tersebut.

Menggunakan strategi jemput bola, tercatat terdapat 1.327 KTP-el, proses cetak ulang 458 unit, dan terdistribusikan 1.785 unit. Ada pula perekaman baru 337 kartu keluarga (KK) dan pencetakan ulang 337 KK.

Kebanyakan para staf Dukcapil bekerja hingga dinihari untuk melakukan pelayanan pencetakan langsung identitas digital terhadap warga.

Selama ini, warga Baduy tergolong paling rendah partisipasinya dalam program nasional perekaman KTP-el. Pasalya, terdapat sejumlah penyebab yang memicu warga enggan untuk membuat identitas digital. Salah satunya, budaya.

Bagi sebagian warga yang kebanyakan tak mengenyam pendidikan sekolah dasar di Desa Kanekes. Keberadaan KTP-el bukan menjadi suatu kebutuhan.

"Jangankan e-KTP. Akta lahir saja tak dianggap perlu," kata Kasi Pemerintahan Desa Kanekes, Sarpin.

Bagi warga Baduy Luar ataupun Dalam, akta kelahiran tak bisa menjamin kebutuhan sekolah bagi anak mereka.

Parahnya, sebelum dilakukan aksi pencetakan langsung KTP-el itu. Dulu warga malah tak mau disensus. Mereka beralasan lantaran datanya dikhawatirkan dijual untuk kepentingan tertentu, misal peraihan suara jelang pemilu. 

Rupanya, lambat laun saat warga memiliki keinginan tertentu kerap terbentur urusan administratif.

Sarpin menceritakan, ia pernah mengalami kerepotan itu saat salah satu warga Baduy Luar melangsung proses kelahiran anak. Pihak Pustu (puskesmas pembantu) di Ciboleger, menyarankan warga yang bakal melahirkan dirujuk ke rumah sakit. Namun, saat akan didata, sang suami tak memiliki kartu keluarga.

"Jadi, kitanya juga yang akhirnya kerepotan, ngurus-ngurusin segalanya," kata Sarpin.

Perekaman KTP-el bukan pertama kali bagi warga Baduy di Kampung Kanekes, Lebak. Pada 2012 kemarin, Dukcapil setempat pernah menggelar kegiatan perekaman. Namun, hasil kegiatan hanya bisa merekam 3.500 KTP-el bagi warga. Padahal, saat perekaman petugas mencatat hampir 4.000 warga melakukan perekaman. Pemicunya, terdapat data yang salah dan hilang yang berasal dari warga.

Saat ini, terdapat 4.181 KTP-el yang sudah dimiliki warga Baduy. Sedangkan jumlah penduduk di Kampung Kanekes tercatat memiliki warga 11.724 warga. Terdiri atas 5.898 laki-laki dan 5.826 perempuan. Warga yang wajib memiliki KTP-el 7.236 orang. Selain itu, saat ini terdapat warga yang belum memiliki KTP-el sebanyak 3.052 orang.

Jumlah tersebut sudah termasuk kepemilikan KTP-el yang dimiliki oleh warga Baduy Dalam yang tercatat sudah memiliki identitas digital sebanyak 673 orang. Rinciannya, 630 yang sudah memiliki KTP-el dan 43 yang sudah melakukan perekaman.

Saat ini, jumlah warga Baduy Dalam mencapai 1.206 orang.

Kendala lain yang dihadapi salah satunya, yakni perekaman yang arus dicetak langsung oleh kecamatan dan kabupaten yang secara online. Pasalnya, target perekaman pada 2018 sudah harus tuntas. Kebijakan itu harus dilakukan agar tidak terulang kejadian penumpukan data warga yang pernah terjadi sebelumnya.

Petugas perekaman dan pencetakan KTP-el saat ini memberlakukan sistem yang berbeda bagi warga Baduy. Penyebabnya, lantaran warga Baduy Dalam tak bisa baca dan tulis. Warga diperbolehkan melakukan tanda tangan dengan garis vertikal, horizontal atau spiral saja.

Tak hanya itu, kebanyakan warga juga tak ingat betul tanggal lahir mereka. Mereka rata-rata hanya mengetahui usia mereka lewat metode 'kira-kira'.  

Saat akan merekam dan ditanya ihwal umur, kebanyakan para warga akan lama menjawabnya dan menjawab secara asal soal umur mereka.

Pemberlakukan tanggal lahir untuk warga Baduy, dalam dan luar sudah dilakukan sejak 2009 kemarin. Mula-mula untuk keperluan pendataan buku induk kependudukan.

Menurut Sarpin, saat itu petugas desa mulai melakukan pendataan warga untuk menentukan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Terdapat data tanggal, bulan, dan tahun lahir selain kode provinsi, kebupaten dan kecamatan. (*)

Terpopuler

To Top