Mentalitas Bisa Cegah Penyimpangan

man-headphones
Gedung Kemendagri, Jakarta. (Ist. Puspen Kemendagri)

zonalima.com - DEMI menghormati proses hukum berdasar azas praduga tak bersalah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum memberikan sanksi pemberhentian terhadap kepala daerah yang terjerat perkara korupsi atau gratifikasi.

Namun, bila dalam proses peradilannya kemudian seorang kepala daerah diputuskan bersalah oleh hakim dan inkracht alias terpidana. Maka, posisinya bakal digantikan dengan penggantinya.

Kejadian itu, misalnya, yang kini sedang dialami Gubernur Jambi, Zumi Zola, yang resmi berstatus sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski sudah berstatus tersangka, posisi mantan pesinetron tersebut sebagai gubernur belum dinyatakan harus dicopot.  

"Kenapa dia belum diturunkan masih jadi gubernur? Karena belum ditahan dan dia belum (dijatuhi vonis pengadilan secara) inkracht," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Kementerian Dalam Negeri, Arief M Edie, Kamis (1/3/2018) kemarin, di Jakarta.

Arief menambahkan, nasib dan status seorang kepala daerah bakal berbeda jika sudah berstatus terdakwa dan ditahan aparat. 

"Ketika dia sudah terdakwa ditahan ya pasti di non-aktifkan sampe inkracht. Ketika inkracht, diakhir masa jabatan belum habis wakilnya naik. Atau kalau yang kena wakilnya naik, bupati masih bisa melaksanakan tugas. Kalau masih panjang diatas 2,5 tahun masih dimungkinkan kalau kepala daerahnya membutuhkan wakil diambil atau dipilih dari partai pengusung yang ada di DPR," ujar Arief.

Namun, usai Gubernur Jambi Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap `uang ketok` pembahasan APBD Provinsi Jambi 2018. KPK kembali enangkap Walikota Kendari, Sultra, Adriatma Dwi Putra bareng ayahnya calon Gubernur  Sultra, Sultra (Sulawesi Tenggara). Kedunya teringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT) komisi anti rasuah beberapa hari kemarin.

Merespon atas kejadian tertangkapnya lagi kepala daerah dan calon kepala daerah jelang Pilkada dan Pemilu 2019. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri yang melakukan tindakan hukum itu.

"Jadi kalau OTT kami jelas mengapresiasi dari kinerja APH (aparat penegak hukum), baik itu Polri, KPK dan yang melakukan tindakan tersebut. Karena prinsipnya Kemendagri selalu berulang-ulang memberikan arahan untuk menghindari area rawan korupsi mulai perencanaan, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, pelelangan, ini semua sudah kita selalu himbau. Bahkan para kepala daerah tersebut sudah diberikan kursus kalau sudah terpilih untuk mengetahui tata kelola pemerintahan yang baik.

Dan itu tidak hanya dilakukan kedua atau ketiga atau pada awal tahap saat mereka terpilih tapi selalu diingatkan," lanjut Arief.

Langkah pencegahan pun, imbuh Arief, tak sampai pada tingkat bupati atau walikota saja. Imbauan untuk memahami area rawan korupsi itu juga berlaku untuk gubernur.

Lantaran marak kepala daerah terseret perkara korupsi. Arief menolak bila proses mengikuti kontestasi Pilkada dianggap mahal. Pasalnya, misal, kini biaya pemasangan baliho sudah ditanggung KPU (Komisi Pemilihan Umum).

"Kalau dibilang biaya pilkada mahal enggak (juga), karena biaya pemasangan baliho sudah dilakukan oleh KPK mungkin ada biaya sanksi itu dengan partai. Nah, kemudian OTT ini memang kembali ke mental. Karena kalau APBD jelas peruntukannya, kemudian terbuka untuk umum dan pengawasannya dengan berbagai macam pihak. Dengan internal yaitu Irjen, Bawasda, BPKP, BPK melakukan pengawasan secara rutin. Belum lagi masyarakat yang melakukan pengawasan juga terhadap barang barang apa atau kinerja. Jadi pengawasan

sudah banyak kalau masih dilakukan ya kembali ke mental lagi," kata dia.

Namun, Arief mengakui, jika seorang kepala daerah `memainkan` APBD untuk kepentingan biaya kampanye, tindakan itu tergolong tak masuk akal. Pasalnya, proses pengawasan keuangan daerah tergolong super ketat dan publik bisa terlibat dalam pengawasannya. "Memang saya PNS, saya merintis karier dari bawah, dari jadi lurah, jadi Sekda (Sekretaris Daerah) sampai sekarang. Tetapi kalau memainkan APBD, saya bingung juga karena tidak ada istilah itu. APBD terinci dan terbuka untuk umum bisa diakses oleh umum," kata Arief. (*)

Terpopuler

To Top