Laju Pilkada Bergantung Kinerja BPP

man-headphones
Pilkada DKI. (Ist. doc: pks.id)

zonalima.com - PENYELENGGARA pilkada harus berhati-hati dalam pengelolaan anggaran. Saran itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budimanta pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam pilkada serentak.

Regulasi sudah mengatur dan menyatakan bendahara memiliki tanggungjawab paling besar untuk urusan pengelolaan keuangan. Bila terjadi penyimpangan, maka bendahara secara pribadi harus bertanggungjawab.

“Anda semua jangan bekerja dibawah tekanan, atas pesanan, maupun secara emosional. Karena anda bertanggung jawab betul dalam setiap pengeluarannya” ujar Arief saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Laporan Penatausahaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2018, di Bogor, Minggu (4/3/2018) kemarin.

Rakor tersebut berlangsung sampai Selasa (6/3/2018) mendatang dan dihadiri 171 BPP KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menggelar pilkada, 14 bendahara Pengeluaran KPU provinsi yang tidak menyelenggarakan Pemilihan Gubernur namun kabupaten/kota-nya menyelenggarakan pilkada.

Tak hanya itu, Arief juga menyatakan agar BPP bekerja cepat, cermat, efektif, dan efisien. Laju tahapan pilkada bergantung kerja bendahara. Selain laporan keuangannya wajar atau tidak. Sementara itu, Wakil Kepala Biro Keuangan, Susilo Hadi menjelaskan, tujuan diselenggarakannya Rakor ini yaitu para bendahara mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang sama terhadap kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2018.

“Beberapa materi yang menjadi pembahasan yaitu, overview anggaran dana hibah pilkada, pengelolaan keuangan, mekanisme pencatatan, audit, diskusi dan rekonsiliasi dana hibah pilkada,” paparnya. Hadir pada kegiatan tersebut Anggota KPU Viryan, Kepala Biro Keuangan Nanang Priyatna, pejabat serta staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. (*)

Terpopuler

To Top