Target RPJMN 2019 Harus Didukung Regulasi Yang Efektif

man-headphones
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo. (Ist. Puspen Kemendagri)

zonalima.com – SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan, berbagai regulasi baik di pusat maupun daerah harus dapat mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019. Penyusunan regulasi yang efektif merupakan salah satu isu aktual di bidang hukum yang perlu mendapatkan perhatian seluruh jajaran pemerintahan.

“Masalah hukum bukan hanya pada masalah tindak pidana korupsi, banyak sekali,” kata Hadi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesaian Isu-isu Aktual Bidang Hukum, di Bali, Senin (5/3/2018).

Pemetaan terhadap isu-isu aktual pemerintahan, jelas Hadi, perlu dilakukan secara cermat dan teliti. Kalau berbicara bidang ekonomi misalnya, maka perlu dipetakan isu-isu aktual dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target RPJMN 2019. Begitu pula untuk isu-isu aktual di bidang hukum.

Saat ini, lanjut Hadi, para kepala biro hukum daerah sedang melakukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Mereka tentu harus paham terhadap kondisi aktual yang terjadi di wilayah kerjanya agar ada kesamaan pemahaman sehingga harmonisasi kebijakan pusat dan daerah saat menyusun RKPD dapat berjalan mulus.

Isu-isu aktual di bidang hukum, jelas Hadi, juga terkait dengan isu-isu aktual di bidang ekonomi. Salah satu contohnya persoalan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah meyakini ada dua faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yakni investasi dan ekspor. Oleh karena itu, perlu dicermati kembali regulasi atau aturan-aturan yang dapat menghambat investasi agar tingkat investasi di daerah ke depan lebih baik lagi. 

“Karena kalau tidak demikian kita tidak akan mampu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan didalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Hadi.

Pada RPJMN 2019 terdapat lima isu yang menjadi prioritas nasional dan turut dibahas dalam Rakornas Penyelesaian Isu-isu Aktual Bidang Hukum di Bali tersebut. Kelima isu itu adalah kamtibmas dan keamanan cyber, suksesnya keamanan pemilu, pertahanan wilayah nasional, kepastian hukum dan reformasi birokrasi serta efektivitas diplomasi. (*)

Terpopuler

To Top