Pengawas Pemilu Harus Setor LHKPN

man-headphones
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (Foto. doc: bawaslu.go.id)

zonalima.com - SEBAGAI bentuk pertanggungjawaban pada negara jajaran pengawas pemilu wajib melaporkan harta kekayaannya.

Demikian ungkap anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar saat berlangsungnya kegiatan Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Training Admin Unit e-LHPKN di Jakarta.

“Jangan sampai kita hanya fokus dalam pengawasan Pemilu tetapi kita lupa melakukan pengawasan terhadap diri kita sendiri. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ini sangat penting,” kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, Rabu (8/3/2018) kemarin.

Menurut Fritz, LHKPN memiliki payung hukum yaitu, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2005.

"Hal ini jadi bagian desain untuk mendukung proses agar kita semua bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan,” imbuh dia.

Menanggapi Edward, Sekretaris Jenderal Bawaslu mengatakan, pelaporan LHKPN diwajibkan terhadap seluruh warga negara yang bergabung pada organik lembaga negara, lembaga pemerintah daerah yang anggarannya berasal dari APBN dan APBD.

“Bawaslu Provinsi harus belajar terus untuk teknik pengisian LHKPN karena dalam tata kelola administrasi yang baik LHKPN sudah dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam peningkatan Reformasi dan Birokrasi,” kata Gunawan. (*)

Terpopuler

To Top