Ditjen Polpum Susun Instrumen Penguatan Pokja IDI Daerah

man-headphones
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Dr. Bahtiar, M.Si. (Foto: zonalima.com)

zonalima.com - DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja Dalam Pengembangan Demokrasi (IDI) di Daerah bertempat di Hotel Losari, Jakarta, Kamis (8/3/2018). Mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Dr. Bahtiar, M.Si mengatakan, sebagai alat ukur, IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) terbuka untuk dikaji variabel-variabel pendukungnya sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat.

“IDI merupakan konsep yang dinamis karena itu kita harus berani dan terbuka untuk melakukan kajian-kajian bagi perbaikan pengembangan IDI,” kata Bahtiar.

Bahtiar mendorong peserta kegiatan penyusunan instrumen penguatan Pokja IDI di Daerah untuk mengkaji ulang variabel  yang  menjadi ukuran dalam menilai kemajuan IDI di daerah. Bila instrumen yang ada dalam melihat ID saat ini belum bisa mengukur tingkat pengembangan demokrasi dari mulai proses input hingga outputnya, maka harus melihat kemungkinan adanya variabel lain.

Misalnya, kata Bahtiar, dalam menilai kinerja DPRD, selama ini hanya melihat ada tidaknya rekomendasi yang dihasilkan DPR. Padahal, sebelum rekomendasi itu didapat ada proses yang terjadi di tingkat input dan outputnya.

“Jadi mari kita melihat IDI bukan  dari kaca mata kita tetapi lihatlah secara lebih komprehensif,” kata Bahtiar.

IDI merupakan sebuah model pengukuran  yang  dibangun  berdasarkan latar belakang  perkembangan  sosial politik Indonesia.  IDI dimaksudkan untuk mengukur realitas empirik demokrasi Indonesia dan pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan politik di Indonesia.

Sementara itu, Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Direktorat Politik Dalam Negeri  Ditjen Polpum Kemendagri, Dedi Taryadi, SH, M.Si mengatakan, tujuan utama rapat penyusunan instrumen penguatan Pokja ini untuk memperkuat kelembagaan Pokja di daerah serta untuk menyusun strategi peningkatan IDI di daerah dalam rangka pengembangan demokrasi di Indonesia. Kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi.

“Pemerintah berkomitmen ada penguatan Pokja dalam pengembangan demokrasi IDI di daerah. Karena itu, dari kegiatan ini diharapkan ada draf bagi penyusunan instrumen penguatan Pokja IDI di daerah yang nantinya dapat berkontribusi dalam membangun bersama-sama penguatan Pokja IDI di daerah,” kata Dedi.

Rapat penyusunan instrumen penguatan Pokja IDI di daerah ini menghadirkan sejumlah narasumber. Diantaranya, Direktur Politik Dalam Negeri, Kasubdit dari BPS, Awaluddin, Dewan Ahli IDI, Dr Abdul Malik Gismar, dan pakar komunikasi politik dari UPH, Dr. Emrus Sihombing.

“Harapan kita nantinya Instrumen ini dapat menjadi pedoman bagi kita bersama dalam pembangunan politik dan demokrasi yang mengacu pada IDI,” ujar Dedi. (*)

Terpopuler

To Top