BNPT Imbau Pemda Berikan Peluang Usaha Mantan Napiter

man-headphones
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Nasioanal Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius. (Foto. IST, doc: bnpt.go.id)

zonalima.com - GUNA masyarakat bisa menerima para mantan napi teroris (napiter) pemerintah daerah (pemda) diminta untuk membantu, membina dan mencarikan peluang usaha atau pekerjaan.

Imbauan itu diutarakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius saat melakukan penandatangan nota kesepahaman bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pencegahan terorisme dengan memanfaatkan data kependudukan.  "Jaga dan awasi mereka. Mereka membutuhkan akses ekonomi dan kesejahteraan," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (12/3/2018) kemarin.

Mantan Kabareskrim Polri tersebut mengungkapkan, saat ini dari 600 mantan napiter yang sudah bebas dan bermukim di lingkungan masyarakat pada 14 provinsi. Terdapat 124 mantan napiter sudah menjalani program deradikalisasi dan terbebas dari jaringan kelompok teroris. Menurut Suhardi, permintaan dari BNPT pada pemda ihwal mencarikan dan memberikan peluang usaha dan pekerjaan bagi mantan napiter dimaksudkan agar pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap mereka yang sudah sadar. Serta untuk memberi kesan negara tak meminggirkan mereka.

Upaya tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan pada para mantan napiter untuk membuka lapangan usaha.

"Kami akan bantu mereka selama mau membantu pemerintah menjadi agen perdamaian. Sekarang sudah 124 yang sudah ikut. Mudah-mudahan akan terus bertambah," kata Suhardi. Menanggapi usulan dari Kepala BNPT, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendukung upaya BNPT untuk membantu para mantan napiter yang sudah sadar. Menurut Mendagri, diberikannya peluang terhadap mantan napiter, ia yakin mereka bisa memperbaiki diri. 

"Waspada boleh, tapi tidak mencuriga. Masyarakat harus memberikan ruang mereka," kata Tjahjo.

Para mantan teroris yang pulang dari Suriah, lanjut Tjahjo, bagaimanapun tetap sebagai

warga negara Indonesia. Mereka memiliki kesempatan yang sama. Maka, diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan dengan siapa mereka bergaul dan tinggal sepulangnya dari negara konflik.

"Program ini (MOU) BNPT dan Kemendagri cukup komprehensif untuk mengawasi dan membina mereka," kata Mendagri. (*)

 

Terpopuler

To Top