Mendagri Dorong Daerah Segera Bentuk Satgas Percepatan Berusaha

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo saat menjadi pembicara pada acara Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) tahun 2018 di Yogyakarta, Selasa (13/3/2018). (Foto: Istimewa)

zonalima.com - MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendororong daerah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Berusaha di Daerah. Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga saat ini baru 8 provinsi dan 74 kabupaten/kota yang telah menerbitkan keputusan kepala daerah tentang Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Sementara, 26 provinsi dan 440 kabupaten/kota belum membentuk Satgas.

“Saat ini tengah dilakukan pembentukan Satgas Percepatan Berusaha,” kata Tjahjo pada acara Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) tahun 2018 di Yogyakarta, Selasa (13/3/2018).

Pembentukan Satgas Percepatan Berusaha, kata Tjahjo, diharapkan dapat melakukan inventarisasi dan evaluasi peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) yang menghambat percepatan pelaksanaan berusaha. Menyiapkan rancangan Perda tentang reformasi perizinan. Mempersiapkan langkah-langkah strategis serta prasarana pendukung dalam perizinan online single submission.

“Serta melakukan percepatan layanan perizinan,” kata Tjahjo.

Tahun 2018, jelas Tjahjo, merupakan tahun terakhir pelaksanaan amanah Nawacita. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5,5 persen pada tahun ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data realisasi investasi sepanjang 2017 mencapai Rp692,8 triliun. Angka itu melampaui target Rp678,8 triliun.

“Pemerintah menetapkan target realisasi investasi tahun 2018 menjadi Rp765 triliun. Meskipun masih terdapat beberapa provinsi yang capaian kinerja realisasi investasi rendah,” kata Tjahjo.

Guna mencapai target tersebut, lanjut Tjahjo, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu didorong ke arah lebih baik, antara lain mendorong pendelegasian wewenang perizinan investasi kepada PTSP. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong kepala daerah untuk segera membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dalam rangka konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal nasional, sambungnya, PTSP diminta memenuhi 3 prinsip utama, yakni terencana, terintegrasi, dan terpercaya. Terencana maksudnya kepala daerah wajib menempatkan PTSP sebagai program prioritas daerah. Di sisi lain, perlunya pengintegrasian layanan PTSP dengan institusi lain terkait layanan publik.

“PTSP juga perlu memenuhi prinsip terpercaya, berdaya saing, dan bebas korupsi,” ujar Tjahjo. (*)

Terpopuler

To Top