Bawaslu Temukan Dana Rp14 Milyar di Luar Rekening Dana Kampanye

man-headphones
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Mochammad Afifuddin dan Rahmat Bagja. (Foto. doc: bawaslu.go.id)

zonalima.com - SEJUMLAH dana kampanye yang digunakan pasangan calon kepala daerah yang berada di luar rekening dana kampanye terendus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Temuan itu muncul dari adanya selisih jumlah penerimaan dengan pengeluaran dana kampanye yang tak sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam saldo rekening dana kampanye.

Mengacu analisis yang dilakukan atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pasangan calon kepala daerah yang disetorkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat total dana sebesar Rp10.805.174.636 yang digunakan dalam kampanye pilkada di tingkat kabupaten/kota namun tak digunakan dalam rekening dana kampanye. Sementara itu, pada penyelenggaraan pilkada gubernur, dana kampanye yang digunakan di luar rekening dana kampanye tercatat sebanyak Rp 3.984.157.334.

Berdasarkan LADK yang diperoleh Pengawas Pemilu dari KPU yang menyelenggarakan pemilihan bupati/wali kota, total terdapat penerimaan dana awal kampanye sebesar Rp 34.401.328.511 dalam rekening pasangan calon bupati-wakil bupati dan walikota-wakil wali kota 2018. Sedangkan total awal dana kampanye pemilihan gubernur di seluruh Indonesia sebesar Rp 40.483.680.666.

Bawaslu dalam keterangan tertulisnya juga mengemukakan adanya sejumlah dugaan pelanggaran terkait pemutakhiran daftar pemilih. Diantaranya, 26 Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) di lima provinsi dan enam kabupaten/kota terlambat dibentuk yang seharusnya sudah dibentuk paling lambat 17 Januari 2018. Keterlambatan tersebut berdampak pada terlambatnya tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilihan. Terdapat pula keterlambatan yang berdampak pada ketidaksertaan PPDP dalam bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan KPU.

Temuan lembaga pengawas pemilu tersebut juga mendapatkan, masih adanya PPDP yang merupakan unsur (pengurus atau anggota) partai politik. Bawaslu merinci diantaranya, ada 471 orang di 8 provinsi dan 30 kabupaten/kota yang merupakan unsur parpol.

Bawaslu menindaklanjuti temuan itu dengan mengeluarkan rekomendasi pada KPU setempat agar mengganti PPDP yang masih berasal dari parpol.

Selain itu, ditemukan pula ada 547.144 pemilih yang diduga belum dilakukan pencocokan dan penelitian. Kemudian, 1.025.577 tidak memiliki KTP elektronik maupun surat keterangan. Para pemilih ini terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pda hari pemungutan suara, 27 Juni 2018 mendatang.

Sepanjang masa tahapan kampanye, Bawaslu sudah melakukan penindakan terhadap 4.074 kasus pelanggaran alat peraga kampanye. Ada pula penindakan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat BUMD, BUMN, anggota TNI/Polri, Kepala Daerah, ASN, Kepala Desa dalam kampanye yang berjumlah 425 dugaan pelanggaran. (*)

 

 

Terpopuler

To Top