Mendagri Keberatan Wacana Pemilihan Gubernur Lewat Presiden

man-headphones
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan secara pribadi menolak wacana pemilihan gubernur dikembalikan melalui tangan Presiden. Ia mendukung pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan langsung oleh publik. Pasalnya, kedaulatan ada tangan rakyat.

"Saya secara pribadi kok tidak setuju karena ini proses kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala desa pun dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pun dipilih oleh rakyat. Sehingga memilih kepala daerah yang amanah, yang dipahami oleh masyarakat pemilih, saya kira lewat pemilihan langsung," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (13/3/2018), di Jakarta.

Menurut mantan Ketua Fraksi PDIP tersebut, maraknya calon kepala daerah yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan jadi alasan untuk mengubah mekanisme pemilihan langsung gubernur, bupati/walikota hingga kepala desa.

Tjahjo menegaskan kejadian itu dipicu mental individu calon bukan kesalahan sistem. "Misalnya masih ada OTT korupsi, itu kan bukan sistemnya yang salah tapi perilaku budaya yang harus diluruskan aturan- aturannya. Tapi secara prinsip kalau saya, biarkan nanti dipilih oleh rakyat," kata dia.

Saat ditanya ihwal temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya aliran dana mencurigakan. Mantan Sekjen PDIP tersebut enggan merinci.

"Saya tidak berhak untuk berkomentar karena yang berhak untuk menelusuri pihak aparat penegak hukum. PPATK juga bisa mengungkapkan itu kalau mendapatkan permintaan dari penegak hukum," kata Tjahjo. (*)

Terpopuler

To Top