Kemendagri Kembali Tegaskan Politik Uang dan Politisasi SARA Racun Demokrasi

man-headphones
Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri menggelar Rapat Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi Bidang Politik Dalam Negeri di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (28/3/2018). (Foto: Ist/zonalima.com)

zonalima.com - DALAM upaya membangun kualitas politik dalam negeri, terutama menjelang Pilkada Serentak 2018 dan memasuki tahapan Pemilu Serentak 2019 diperlukan komitmen bersama dari semua elemen masyarakat untuk menolak adanya politik uang dan politisasi  SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Politik uang dan politisasi SARA adalah racun demokrasi.

Demikian pernyataan yang disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Budi Prasetyo, S.H., M.M. saat membuka Rapat Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi Bidang Politik Dalam Negeri yang diselenggarakan Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), Rabu (28/3/2018).

“Diperlukan komitmen bersama dari semua elemen masyarakat untuk menolak adanya politik uang dan politisasi SARA karena hal tersebut racun demokrasi,” tegas Budi.

Budi mengatakan, hal menonjol lainnya yang perlu diperhatikan di tahun politik saat ini adalah mencegah beredarnya informasi bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah sebagai mata dan telinganya kepala daerah dalam urusan informasi politik perlu terus dikembangkan.    

Budi menambahkan, para tokoh masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan, seperti Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) perlu terus bersinergi dengan Badan Kesbangpol di daerah dalam rangka menjaga stabilitas politik secara nasional.

“Forum-forum silaturahmi seperti yang dilakukan Ditjen Polpum khususnya Bidang Politik Dalam Negeri ini sangat strategis dan punya nilai dorong untuk menjaga kesatuan bangsa menyongsong Pemilu 2019 sebagai agenda politik nasional,” tuturnya.

Rapat Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi Bidang Politik Dalam Negeri ini dihadiri jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jatim,  pemerhati pemilu  serta perwakilan FKDM, FKUB, dan FPK se-Jatim. Sementara, narasumber yang dihadirkan antara lain pakar Kepemiluan Erik Kurniawan, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Drs. Bangun Sitohang, M.M., Kepala Badan Kesbangpol Kota Malang, serta tim aplikasi Simpoldagri dari Pusdatin Kemendagri Dedi Kartika Utama.

Bangun Sitohang menekankan pentingnya  forum dialog yang melibatkan tokoh masyarakat serta jajaran Kesbangpol di daerah dalam rangka pemantauan situasi politik di daerah. Ditjen Polpum Kemendagri sendiri telah menyiapkan aplikasi Simpoldagri sebagai bentuk digital informasi hasil pemantauan situasi politik di daerah.

“Aplikasi ini akan mempercepat masuknya informasi politik yang perlu diambil langkah kebijakan penanganannya. Nantinya Kesbangpol memiliki informasi pemantauan situasi politik yang cepat dan didukung data yang objektif demi kepentingan nasional,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top