KPU Bareng Bawaslu Tolak Tuduhan Tiga Parpol

man-headphones
Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Foto. Ist.dkpp.go.id)

zonalima.com - KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan ada fakta yang disembunyikan pihak pengadu, yakni Partai Rakyat, Partai Islam Damai Aman (Idaman) dan Partai Republik dalam permohonan aduan dugaan pelanggaran kode etik pemilu.

Dalam sidang yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa (10/4/2018) kemarin, pengadu atau pelapor dalam permohonannya menuduh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pelanggaran.

“Yang dipersepsikan yang datang ketua dan sekjen partai yang sedang diproses pendaftarannya, padahal anggota Komisi II yang datang banyak, tidak hanya seperti yang disebutkan,” kata Arief.

Arief, dalam sidang tersebut, membeberkan keberatan dari pelapor yang menuduh kehadiran sejumlah anggota Komisi II DPR saat melakukan monitoring merupakan upaya intervensi terhadap KPU.

Tak hanya itu, lembaga penyelenggara pemilu tersebut menolak keberatan dengan tudingan partai politik yang tak lolos verifikasi Pemilu itu yang menyebutkan KPU hanya memberikan berita acara (BA) pasca pengumuman partai politik yang lolos administrasi.

Menurut Arief, KPU saat itu memberikan pula surat keputusan kepada mereka. “Jadi memang pengadu sengaja menyembunyikan ini,” imbuh Arief.

Pada sidang yang beragendakan mendengarkan jawaban dari kubu terlapor (KPU dan Bawaslu). Dalam bantahannya, kedua lembaga tersebut menolak semua tuduhan yang dialamatkan, dan menganggap dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan terjadi selama proses pendaftaran, verifikasi hingga penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 tidak berdasar, asal dan tidak disertai dengan fakta dan data.

“Teradu menolak seluruh dalil yang disampaikan pengadu dan menegaskan bahwa teradu sudah melaksanakan tugas mandiri dan adil,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di Ruang Sidang DKPP Jalan MH Thamrin Jakarta.

Sebelumnya dalam persidangan, Hasyim menjawab satu persatu tuduhan yang disampaikan pihak pemohon, mulai dari Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang kembali dipersoalkan, keluarnya surat edaran (SE) 585 yang disebut ilegal, tuduhan inkonsistensi aturan karena munculnya PKPU 11/2017 menjadi PKPU 6/2018, sampai dengan tuduhan adanya intervensi pasca kedatangan anggota DPR Komisi II DPR saat proses pendaftaran partai. “Pengadu mempersoalkan kehadiran anggota Komisi II, tidak relevan karena petugas bekerja berdasar pedoman teknis dan kelengkapan dokumen,” jelas Hasyim.

Mantan komisioner KPU Jawa Tengah itu mengingatkan kubu pelapor terkait tudingan kedekatan khusus dirinya dengan parpol tertentu. Ia mengancam tuduhan tersebut memiliki konsekuensi hukum bila tak didasari bukti dan fakta yang valid.

Dirinya memastikan bakal melakukan upaya hukum pasca DKPP mengeluarkan vonis terhadap aduan tiga parpol yang tak lolos verifikasi pemilu dengan KPU dan Bawaslu. Apabila ketiga parpol itu tak mencabut tuduhannya.

“Kalau aduan terkait teradu dua yang dianggap fitnah ini tidak dicabut maka apabila nanti putusan DKPP tidak menerima, ada konsekuensi hukum dari teradu kepada para pengadu,” kata Hasyim. (*)

Terpopuler

To Top