Dua Teradu Dugaan Pelanggaran Kode Etik Mangkir Sidang

man-headphones
Sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Foto. Ist/dkpp.go.id)

zonalima.com - SIDANG pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Bandung Kulon Asep Ridwan Rahmat dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gempolsari Dedi Setia Hermawan kembali digelar di Ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Keduanya diadukan Budi Tresnayadi, atasan mereka yang menjabat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Jabar. Teradu saat ini sudah diberhentikan sementara oleh KPU Kota Bandung, Jabar.

Dalam sidang pemeriksaan yang dipimpin anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo bareng Tim Pemeriksa Daerah (TPD) wilayah Jabar yakni Yayat Hidayat, Yusuf Kurnia, dan Affan Sulaeman, kedua teradu tak hadir.

Absennya kedua teradu dikonfirmasi melalui bagian pemanggilan sidang DKPP. Teradu Asep Ridwan Rahmat tak bisa hadir karena tidak bisa dihubungi sedangkan Dedi Setia Hermawan mangkir dengan alasan tak punya anggaran akomodasi serta transportasi untuk ke Jakarta lewat surat elektronik.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang kode etik yang dijadwalkan pada tanggal 13 Maret 2018 hari Jumat besok dikarenakan berbagai hal. Diantaranya, tidak punya buat akomodasi dan transportasi ke Jakarta. Di samping itu berbenturan dengan waktunya dengan jadwal syukuran keluarga,” kata Erwin selaku Kasubbag di persidangan DKPP yang membacakan surat dari Teradu Dedi.

Lewat surat, keduanya mengaku bersedia untuk dijatuhi sanksi apapun yang diberikan DKPP atas kelalaian mereka selaku PPS lantaran bertemu sudah melakukan pertemuan secara langsung dengan paslon dari pasangan independen.

“Ini merupakan pembelajaran dan efek jera bagi penyelenggara lainnya agar tetap menjaga integritas sebagai penyelenggara. Demikian pernyataan saya tidak bisa menghadiri sidang ini saya buat tanpa ada unsur atau paksaan dari pihak lain. Atas perhatiannya saya ucapkan terima

kasih,” kata Erwin saat membacakan keseluruhan surat Teradu Dedi di dalam sidang pemeriksaan.

Meski begitu, Ketua Majelis Teguh Prasetyo meminta Pengadu untuk tetap membacakan dalil aduannya terhadap perkara Nomor 63/DKPP-PKE-VII/2018.

“DKPP diberi kewenangan oleh undang-undang, satu-satunya peradilan etik bagi penyelenggara pemilu. Sehingga dalam hal sanksi pemberhentian tetap harus tetap DKPP. Meskipun para Teradu tidak hadir. Untuk memenuhi asas terbuka untuk umum, Saudara Pengadu bisa membacakan dalil aduannya. Setelah itu, nanti majelis yang akan mendalami,” kata Teguh.

Di persidangan tersebut hadir pula Ketua Panwas Kota Bandung Farhatun Fauziyyah untuk dimintai keterangannya. (*) 

Terpopuler

To Top