Jelang Bubar, Skandal Agrokomerc Nyaris Benamkan Yugoslavia

man-headphones
Wakil Presiden (Wapres) Yugoslavia, Hamdija Pozderac. (Foto. Ist/int/alchetron)

zonalima.com - JOSIP Broz Tito wafat pada 1980 silam. Tujuh tahun berselang pasca kematian pendiri Republik Sosialis Federal Yugoslavia (kini bubar) tersebut, negara itu mengalami kejadian mega skandal korupsi. Rupanya sepeninggal Tito, negeri tersebut mulai marak dirundung manipulasi keuangan negara.

Sejarah mencatat, pada medio Agustus 1987 lalu, Wakil Presiden Hamdija Pozderac asal negara bagian Bosnia ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal Agrokomerc. Bosnia saat ini tercatat sebagai negara pecahan Yugoslavia dan bernama Bosnia Herzegovina (BiH).

Hamdija saat itu dituduh dengan dugaan turut terlibat dalam upaya pemalsuan surat berharga (promissory notes) bernilai US$860 juta. Ia melakukan tindakan tersebut melalui perusahaan agrobisnis milik negara, Agrokomerc. Perusahaan tersebut saat itu berlokasi di Kota Velika Kladusa, Bosnia-Herzegovina.

Aksi Hamdija tergolong nekat, pasalnya saat itu Yugoslavia sedang mengalami inflasi 116 persen serta memiliki hutang luar negeri US$ 20 milyar. Pada 1986, laju pertumbuhan ekonomi Yugoslavia tercatat 3,5%. Negara tersebut mengalami krisis ekonomi yang tergolong rawan sejak tiga dasawarsa berdirinya.

Awal September 1987, Hamdija menyatakan mengundurkan diri sebagai wapres sejak kasus tersebut terkuak.

Semestinya, menurut sistem negara, sistem pergantian kepemimpinan mengacu pada rotasi yang sudah dilembagakan. Dalam struktur kelembagaan Partai Komunis Yugoslavia (PKY) saat itu, Hamdija merupakan kandidat presiden. Ia rencananya bakal dilantik pada Mei 1987.

Berasal dari Republik Bosnia-Herzegovina, salah satu dari enam republik yang bergabung dalam Federasi Yugoslavia, Pozderac (berusia 64 tahun saat itu), dirinya menyatakan mundur sebagai capres dengan mata berkaca-kaca di depan Komite Sentral Liga Komunis Bosnia-Herzegovina.

Meski begitu, ia tak mau jika dirinya semata yang dijadikan tersangka dan harus mempertanggungjawabkan ulahnya. Dalam pidatonya di depan komite sentral, ia mengungkapkan, "Saya sudah diperalat dan ditipu Fiktret Abdic."

Tuduhan Hamdija langsung dibantah Fiktret yang saat itu sudah ditahan kepolisian setempat. Fiktret Abdic, direktur Agrokomerc, justru menuding Hamdija dan adiknya, Hakidja (anggota Dewan Penasihat Federal), justru pelaku utama yang menghancurkan Agrokomerc.

Anehnya, Fiktret mengatakan pemberi jaminan atas pencairan uang berasal dari otoritas tertinggi Yugoslavia. Fiktret menyebut sang pemberi jaminan itu yakni, Hamdija dan Hakidja. Keduanya memerintahkan Fiktret untuk mengambil deposit negara yang disimpan di bank. Padahal Fiktret mengetahui dirinya tak memiliki otoritas untuk menyetujui penarikan uang secara besar-besaran. Terlebih, Agrokomerc sudah tak memiliki deposit di bank.

Media setempat menanggapi tindakan pengunduran diri Pozderac dengan sinis. Sebuah harian yang terbit di Beograd (saat ini ibukota Serbia Montenegro), ibukota Yugoslavia, Vecernje Novosti, dalam salah satu tajuk utamanya menulis, skandal tersebut tak serta merta menguap meski Pozderac sudah menyatakan mundur. Pernyataan itu diartikan, penyidik federal Yugoslavia harus mengusut pelaku lain selain Pozderac.

Vecernje Novosti juga mendorong agar pejabat eselon teratas republik tersebut harus ikut bertanggung jawab.

"Mundur memang perbuatan bertanggung jawab. Tapi tak berarti ia (Hamdija Pozderac) bebas  dari tuntutan," tulis koran tersebut kala itu.

Desakan menuntut penyelidikan skandal korupsi tersebut tak berhenti sampai disitu saja. Organisasi veteran perang di Bosnia saat itu mendesak kasus tersebut harus diusut tuntas. Apapun jabatannya, pihak yang terlibat harus diseret ke mahkamah federal.

Harian Tanjug, malah mengungkapkan temuan, 42 orang resmi dipecat dari partai dan 130 lainnya bakal diseret ke pengadilan partai.

Kepolisian Federal Yugoslavia sebenarnya sudah mengantongi bukti dan nama-nama yang terlibat dalam aksi korupsi tersebut sejak Januari 1987. Namun, penyidik federal saat itu baru mengungkapkan kasus tersebut pada Agustus 1987. Tak heran, media dan parlemen Yugoslavia menuding pejabat tertinggi di republik tersebut bersandiwara seolah tak tahu menahu soal skandal korupsi Agrokomerc.

Kondisi tersebut makin mengancam stabilitas dalam negeri Yugoslavia. 63 bank di negara tersebut saat kejadian itu berlangsung sudah megap-megap. Ljubljanska Banka, salah satu bank terkemuka Yugoslavia saat itu rupanya ikut terseret pula dalam kasus penggelapan jutaan dolar uang negara itu. Akibatnya, Metod Rotar, salah satu direktur eksekutifya, idem ditto dengan Hamdija Pozdera, menyatakan mundur.

Melalui penelusuran koran Tanjug, Rotar mundur karena desakan petinggi di Beograd yang menginginkan perlunya upaya politik yang cepat untuk menangani krisis.

Akibat skandal itu, akhir September 1987, 15 ribu pegawai Agrokomerc terancam tak menerima gaji mereka. Kejadian itu merupakan salah satu petaka yang terjadi pada Juni 1987, bank-bank milik negara federal (BUMD) menyatakan angkat tangan dengan kondisi Agrokomerc. Skandal serupa terjadi di Republik Croatia (salah satu negara federal Yugoslavia saat itu) dan makin menambah keruwetan ekonomi Yugoslavia pada pertengahan September 1987.

Reuters saat itu melaporkan, perusahaan sepatu bernama Viko mencairkan dana US$ 180 juta dari surat berharga bodong. Akibatnya, pada pertengahan September 1987, 1.000 buruh perusahaan tersebut mengadakan mogok masal lantaran upah mereka tak dibayar.

Rentetan kejadian itu membuat Perdana Menteri Yugoslavia saat itu, Branko Mikulic cemas. Yugoslavia yang saat itu mengandalkan utang dari dana moneter internasional (IMF) untuk pembangunan infrastruktur negara berencana mengadakan proposal penundaan pembayaran hutang dalam waktu jangka panjang.

Terdapat pula permintaan Yugoslavia pada IMF saat itu untuk menunda cicilan hutang US$245 juta dolar yang jatuh tempo pada Juli 1987. Negara tersebut meminta IMF dalam suatu perundingan supaya bisa membayar hutang yang jatuh tempo itu pada akhir September 1987. Perekonomian Yugoslavia saat itu rupanya belum stabil meski sudah menetapkan program pembangunan lima tahun (1986 sampai 1990). Harapan agar terjadi stabilitas dari dalam negeri nampaknya jauh dari target.

Bayang-bayang konflik etnis rupanya sudah menanti di depan mata.

Pada 1 September 1987 lampau, terjadi kerusuhan di Provinsi Kosovo (hingga saat ini belum mendapat pengakuan kemerdekaan), yang dihuni etnis Albania. Penyebabnya tak diketahui. Peristiwa itu berawal saat Selasa di hari tersebut, meletus kejadian penembakan oleh peserta wajib militer keturunan Albania yang tiba-tiba mengamuk di barak Paracin, Serbia Selatan.

Saat kejadian berlangsung, pelaku menembakkan senapan mesin dengan membabi buta. Empat serdadu non Albania tewas dan lima lainnya mengalami luka parah usai peristiwa itu. Berselang sehari kemudian, warga keturunan Serbia kalap dan menyerang toko-toko milik keturunan warga etnis Albania.

Peristiwa SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) itu ditanggapi oleh sejumlah organisasi komunis federal setempat harus ditangani dengan tindakan represif. Dan dengan maksud agar tak menjalar kemana-mana.

"Memang irasional dan konyol. Mustahil diselesaikan dengan cepat, mengingat aturan-aturan yang represif juga bakal tak mereka (etnis Albania) terima," kata seorang anggota Presidium Liga Komunis Yugoslavia, Ivica Racan.

Masalah tersebut dianggap sebagai bagian dari akar konflik etnis yang pernah terjadi sebelumnya pada letupan kejadian pertama yang berlangsung pada 1981 silam.

Saat itu, kelompok nasionalis Albania menuntut agar Provinsi Kosovo diberikan status otonomi republik penuh alias merdeka. (*)

Terpopuler

To Top