Perekaman dan Penerbitan KTP-el di Merauke tak Sampai Satu Jam

man-headphones
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. (Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - PEMERINTAH optimis proses perekaman dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bisa tuntas kurang dari satu jam. Upaya itu bakal tercapai bila diikuti pula sikap pro aktif masyarakat, pasokan listrik serta didukung peralatan pendukung lainnya, misal komputer.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat meninjau pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el di Kantor Bupati Merauke, Papua, Senin (16/4/2018).

"Blangko sudah ada, sistemnya sudah baik, maka kami mengeluarkan instruksi satu jam selesai. Kalau masyarakat mau pro aktif, mau datang, tidak ada gangguan listrik, tidak ada komputer error (rusak), itu tidak sampai satu jam selesai," kata Tjahjo. 

Upaya tersebut, lanjut Tjahjo, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan agar pelaksanaan perekaman dan penerbitan terhadap masyarakat yang  membutuhkan dokumen adminstrasi kependudukan (adminduk), dipercepat penyelesaiannya.

"Permendagri (peraturan mendagri) sudah kami keluarkan atas intruksi Bapak Presiden, masyarakat jangan dipersulit, cepat," imbuhnya.

Proses tersebut, lanjut Tjahjo, tak dipungut biaya sama sekali alias gratis.

"E-KTP gratis, termasuk akta kelahiran, akta kematian, formulir Kartu Keluarga. Soal di daerah masih ada oknum yang nakal, ya terus kita ingatkan," kata dia.

Tjahjo melanjutkan, ada kalangan yang mempermasalahkan lamanya waktu pelayanan adminduk di Indonesia. Pihak itu membandingkan pelayanan serupa dengan negara tetangga Singapura. "Ada yang komplain, `Kok enggak kayak Singapura? Singapura cepat-cepat`. Lah kan Singapura negara seperti kecamatan, tapi Indonesia negara besar, luas," tambah dia. Pencapaian perekaman KTP-el, tambah Tjahjo, sudah menyelesaikan 97,4 persen dari 187 juta warga wajib KTP-el.

Hal itu merupakan hasil kinerja dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri hingga jajaran dinas dukcapil daerah. Tjahjo menyebut pencapaian itu merupakan prestasi yang dikerjakan dengan penuh kesabaran. "Ini kemajuan. Sisanya, tolong harus pro aktif masyarakatnya," kata Mendagri.

Dia memastikan ketersediaan blanko sangat tercukupi. Stok blangko di Ditjen Dukcapil mencapai 1,7 juta keping. Apabila daerah kehabisan blanko, dia menyarankan untuk secepatnya menghubungi pemerintah pusat. "Kalau memang habis, di Merauke misalnya, telepon, dikirim paket enggak sehari sudah bisa. Jadi, kalau alasan blanko habis, enggak," katanya.

Mendagri berharap, upaya jemput bola ke masyarakat menyangkut upaya perekaman e-KTP juga terus berjalan. Ditjen Dukcapil pernah melaksanakan jemput bola di suku Baduy, Banten. Selain itu, lanjutnya, di Surabaya, Jawa Timur, dibentuk pasukan motor untuk mengecek warga yang belum merekam.

"Kebanyakan masyarakat yang di kota itu yang sulit yang sibuk pulang kerja malam. Terus ada masyarakat yang lama di luar negeri sekolah, bisnis atau apa. Kadang-kadang kan sulit meluangkan waktu," kata dia.

Dalam kunjungan Mendagri ke Merauke, proses perekaman hingga penerbitan KTP-el dua warga berlangsung tak kurang dari 5 menit. Salah satu warga ada yang kesulitan melakukan tanda tangan di alat e-KTP. "Ini yang dia lama sekali teken (tandatangan), sudah dapat. Saya bilang, `jangan, tekennya. Tulis nama saja lah`," kata Mendagri.

Selaku kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mendagri mengaku sudah menginstuksikan pemerintah daerah menyiapkan peralatan e-KTP sampai tingkat kecamatan. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak kecamatan yang belum memiliki peralatan untuk perekaman dan penerbitan KTP-el yang kurang memadai. "Saya kira untuk perekaman, di Merauke tertinggi di Papua. Sudah di atas 76 persen. Kalau masih ada yang lama, karena mungkin datanya enggak cocok atau pindah rumah, kadang-kadang tidak lapor," ujar Tjahjo. (*)

Terpopuler

To Top