Pembahasan DIM RUU Masyarakat Adat Masih Perlu Penyempurnaan

man-headphones
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo dan Dirjen Bina Pemdes Nata Irawan. (Ist. zonalima.com)

zonalima.com - KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan bakal menyempurnakan penyusunan rancangan perundangan masyakat adat. Upaya itu tentu memerlukan penyelerasan, harmonisasi, dan klarifikasi terhadap aturan main yang sudah ada.

Hal itu diutarakan Hadi terkait kritikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat dalam jumpa pers di Gedung Kemendagri, Senin (16/4/2018), di Jakarta.

"Intinya pasti dalam penyusunan RUU, harus ada penyelarasan, harmonisasi dan klarifikasi terhadap undang-undang yang ada. Jadi kita libatkan enam kementerian/lembaga yang ada serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan masyarakat adat. Sehingga ada ketentuan-ketentuan, yang nantinya harus disempurnakan dan disesuaikan dengan pembahasan hal-hal teknis," kata Hadi.

Tindaklanjutnya, imbuh Hadi, Kemendagri bareng lima kementerian/lembaga yang terkait dan ikut dalam pembahasan usulan rancangan perundangan tersebut akan membuat surat kesepakatan bersama.

Lima kementerian/lembaga, selain Kemendagri, yang terlibat dalam penyusunan rancangan perundangan tersebut yakni, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Saat ini pembahasan awal daftar inventarisasi masalah (DIM) versi Kemendagri terkait rancangan perundangan tersebut masih berkutat pada sisi normatif, dan substantif.

"Ada kajian secara normatif, dan substantif. Sebetulnya pembahasan kemarin itu masih dalam sisi normatif, masih kita teliti dan cermati lagi. Surat yang hari ini masuk (DIM Kemendagri ke Mensesneg), kita sampaikan ada pasal-pasal yang dihapus, dan tidak diperlukan dalam DIM (daftar inventarisasi masalah)," tambah Hadi.

Selain itu, menurut Hadi, sebelum memasuki tahap berikutnya, Kemendagri akan mengkoreksi lagi DIM tersebut apakah terdapat usulan yang berbenturan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

"Nah masalah ini harus kita lihat apakah ada yang berbenturan dan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Itulah yang akan kita sempurnakan," kata dia.

Terpopuler

To Top