Kerukunan Jangan Rusak Oleh Politik

man-headphones
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. (Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kerukunan tak rusak oleh masalah politik. Ia mengutarakan itu terkait konteks kunjungan safari Presiden ke sejumlah tokokh agama.

"Dalam rangka kita mau menyongsong Pileg, Pilpres, pentingnya kerukunan umat beragama karena menjaga stabilitas tidak cukup tanggung jawabnya polisi, TNI, yang penting adalah bagaimana peran tokoh agama, tokoh masyarakat yang bisa meredam masyarakat ya tokoh agama. Semua (tanggungjawab)," kata Tjahjo, saat hadir pada acara pembekalan anti korupsi bagi para calon kepala daerah di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/4/2018).

Saat ditanya kasus yang menimpa Bupati Bandung barat, Tjahjo menegaskan dirinya tetap berpedoman pada aturan. Asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Sebab, belum ada putusan hukum tetap. Tapi sebagai pembina pemerintahan daerah, ia juga tak mau ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menganggu jalannya pemerintahan. Maka pada Senin kemarin, ia sudah menunjuk Wakil Bupati Bandung Barat sebagai Pelaksana  tugas (Plt) kepala daerah.

"Sudah kita tunjuk langsung hari itu juga, wakilnya sebagai Plt. Jangan sampai ada kekosongan pemerintahan karena Pak Bupati berhalangan tetap karena tak bisa memimpin sehari-hari. Sama juga kayak Pak Zumi Zola dulu, walaupun dia tersangka tapi dia belum ditahannya masih menjabat, begitu ditahan langsung di nonaktifkan. Memberhentikannya nanti kalau sudah ada keputusan pengadilan," kata ia.

Terkait kasus yang menimpa anggota DPRD yang terjerat OTT KPK, Tjahjo menyatakan dirinya sudah melakukan rapat dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Ditjen Otonomi Daerah (Otda). Aturan UU disisir, untuk mencari ketentuan menjawab permasalahan tersebut. "Memang ada pemikiran meminjam anggota DPRD yang ditahan untuk hadir sidang paripurna. Tapi ini kan perlu waktu, perlu proses, perlu pengamanan, perlu anggaran juga. Makanya saya kira bagi kami enggak perlu kuorum yang penting bisa mencerminkan semua fraksi. Tapi kalau toh tidak, jangan sampai masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, melayani masyarakat terganggu gara-gara jumlah anggota DPRD tidak kuorum. Walaupun ada yang bupati, walikota atau walikota dan wakilnya masuk tapi ada pejabatnya," kata dia.

Ia menyebutkan misalnya, solusi dari kendala itu bisa melalui penerbitan Permendagri. Pasalnya, tak semua anggota DPRD setempat, misal Malang dan Sumut, terseret kasus dugaan korupsi. (*)

Terpopuler

To Top