Mendagri: Ancaman Narkoba Sudah Memprihatinkan

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo menerima kunjungan Kepala BNN Komjen Heru Winarko di Kantor Kemendagri Jakarta, Jumat (20/4/2018). (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - BADAN Narkotika Nasional (BNN) kini sedang berupaya membangun program penanganan narkoba yang fokus, terarah, dan terukur. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendukung upaya BNN tersebut. Sebab, bila penanganan narkoba hanya berbekal rutinitas belaka, maka permasalahan narkoba di Tanah Air akan sulit diatasi.

“Ancaman narkoba sudah memprihatinkan dan sangat kompleks permasalahannya,” kata Tjahjo seusai menerima kunjungan Kepala BNN Komjen Heru Winarko di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Tjahjo mengatakan, Kepala BNN telah meminta Kemendagri untuk menginstruksikan seluruh kepala daerah agar menyediakan kamar di rumah sakit (RS) terkait penanganan rehabilitasi pengguna narkoba. Setiap RS perlu ada sekitar 1 - 5 kamar khusus.

“Kalau tidak ya repot. Padahal sudah 5 jutaan orang. Anggaran per 100 ribu orang mencapai Rp1 triliun, kalau menunggu sampai selesai ya perlu 50 tahun. Anggaran kecil enggak sampai Rp1 triliun per tahun,” tutur Tjahjo.

Tjahjo menegaskan, rehabilitas narkoba memerlukan gerakan bersama tak hanya melibatkan Kemendagri, melainkan juga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BUMN serta instansi lainnya. Sejauh ini, penindakan dari jajaran Polri, Bea Cukai, dan TNI cukup efektif. Wilayah perbatasan dijaga ketat supaya narkoba tidak diselundupkan.

“Kalau urusan narkoba sudah ada yang tangani, kepolisian, BNN. Tapi urusan rehabilitasi, belum optimal,” kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, Kementerian Agama (Kemenag) juga sepatutnya dilibatkan, termasuk tokoh-tokoh agama. Sampaikan pesan bahaya narkoba di tengah-tengah masyarakat.

“Semua lini, harus kita kepung narkoba ini. Ormas-ormas dilibatkan juga, termasuk partai politik, pers dan sebagainya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BNN menjelaskan, dirinya telah mendatangi semua kementerian untuk berkoordinasi.

“Bagaimana supaya P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba ini bisa dilaksanakan masif, di semua kementerian, lembaga sampai Pemda provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Itu yang kami minta masukan Menteri Dalam Negeri,” ujar Heru. (*)

Terpopuler

To Top