Pajak dan Retribusi Daerah Dari BBNKB Sesuai dengan Permendagri

man-headphones
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Arief M Edie. (Foto.Ist/puspen.setjen.kemendagri.go.id)

zonalima.com - Pemerintah menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah terkait Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah melalui pertimbangan Menteri Keuangan.

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arief M Edie, aturan main tersebut merupakan amanat dari Pasal 5 ayat 9 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Jadi nilai jual kendaraan bermotor tersebut diperoleh dari harga rata HPU pada minggu pertama bulan Desember," kata Arief menanggapi pertanyaan dari Badan Pendapatan Daerah Lampung yang kemarin menyurati Kemendagri meminta kejelasan sikap kementerian terkait permohonan revisi Permendagri Nomor 5 tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta, Kamis (27/4/2018).

Mengacu aturan tersebut, lanjut Arief, Kemendagri menyampaikan surat permintaan data rencana penjualan kendaraan dan harga jual tahun 2018 agen pemegang merek. Upaya berikutnya, dilaksanakan rapat penyusunan Rapermendagri dengan melibatkan seluruh Pemprov dan Bapenda dan Kementerian Keuangan.

"Lalu setelah mendapat mendapat pertimbangan Menkeu barulah Permendagri tersebut ditetapkan," katanya.

Maka, imbuh dia, selama tidak ada data baru yang diterbitkan agen pemegang merek atau dealer, upaya untuk melakukan revisi Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 dianggap tak memiliki dasar hukum.

"Kemendagri tidak akan mungkin menetapkan NJKB suatu kendaraan bermotor kalau pemegang merek tidak menyampaikan usulan penetapan NJKB, dan yang pasti tidak ada pengaruhnya antara Permendagri tahun berkenaan dengan penetapan target PAD," kata Arief. (*)

Terpopuler

To Top