Gandeng KPK, Mendagri: Mudah-mudahan tak Ada OTT

man-headphones
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. (Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - PEMBEKALAN anti korupsi yang digulirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan membawa pengaruh pada seluruh calon kepala yang berkompetisi pada pilkada. Mendagri berharap upaya tersebut mengakhiri calon kepala daerah yang kelak terpilih terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Mudah-mudahan tidak ada OTT lagi bagi para calon (kepala daerah), " kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Program, lanjut Tjahjo, pembekalan anti korupsi merupakan komitmen kedua lembaga untuk membangun sistem pencegahan korupsi. Hal itu juga dimkasudkan untuk menguatkan pemahaman terhadap area rawan korupsi yang ditujukan terhadap para kepala daerah.

"Ini untuk mengingatkan kembali lebih memahami, mewaspadai area rawan korupsi. Juga mengingatkan kepada calon kepala daerah untuk mengumumkan dengan jujur harta kekayaannya," kata Tjahjo.

Mendagri juga mengingatkan para kepala daerah untuk berlaku jujur menyangkut aset yang mereka miliki. Ia menyontohkan, beberapa hari kemarin salah satu calon bupati di Sumatera Utara melampirkan tak mempunyai rumah dalam laporan harta kekayaannya pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Testimoni itu merupakan bahan penilaian bagi calon pemilih, apakah kandidat bupati itu jujur atau tidak. Kejujuran merupakan aksi penting sebelum memulai dalam pertarungan pilkada. Upaya tersebut bisa dimulai dengan sikap jujur dalam mengumumkan aset kekayaan milik pribadi.

"Kalau dia tidak punya rumah mudah-mudahan itu jujur, mungkin dia tinggal di rumah mertua atau ikut istri. Kalau ikut istri kan tetap harta bersama, kecuali dia ikut mertua. Kalau belum punya rumah mungkin kontrak. Saya kira laporan harta kekayaan harus diumumkan terbuka supaya masyarakat tahu kalau memang ada kejanggalan harus dilaporkan. Ini dimulai dari kejujuran melaporkan harta kekayaan," ungkap Tjahjo. (*)

Terpopuler

To Top