PKS APIP-APH Bukan untuk Lindungi Koruptor

man-headphones
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sri Wahyuningsih.

zonalima.com - PEMERINTAH menegaskan kerja sama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) bukan dimaksudkan untuk melindungi koruptor.

“Intinya kita tidak melindungi koruptor, di Pasal 385 (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) sudah ditegaskan. Kita punya SOP (Standar Operasional Prosedur) antara APIP dan APH,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sri Wahyuningsih saat acara Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2018 dan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Dalam kerja sama itu, jelas Sri, APIP dan APH harus melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Kerja sama ini bertujuan sebagai pedoman operasional antara APIP dan APH dalam melakukan koordinasi untuk memperkuat sinergitas kerja sama untuk penanganan laporan atau pengaduan masyarakat,” kata Sri.

Kerja sama tersebut melingkupi tukar-menukar data dan atau informasi, mekanisme penanganan laporan atau pengaduan, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM). “Semoga dengan adanya kerja sama koordinasi antara APIP dan APH ini ada pemisahan antara kesalahan dalam administrasi dan pidana. Intinya ini bukan untuk melindungi tindakan korupsi,” lanjut Sri.

Tukar menukar informasi dalam kerja sama itu disebutkan, pertama, laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Kedua, mencakup kelengkapaan laporan masyarakat, bukti pendukung laporan, pemberitahuan secara tertulis hasil penanganan masing-masing pihak, serta penyediaan data dan/atau informasi lain, kecuali identitas pelapor. Ketiga, penentuan tahap setelah terbitnya laporan hasil pemeriksaan oleh APIP dan APH dan tahap penyelidikan kepada APIP.

Adapun penandatanganan Kerja Sama Gubernur, Kajati, dan Kapolda se-Indonesia hari ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Nomor 700/8929/SJ, Nomor Kep 694/A/JA/11/2017, Nomor B/108/XI/2017 tentang Koordinasi APIP dengan APH terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sebelumnya telah ditandatangani pada 30 November 2017. (*)

 

 

Terpopuler

To Top