Ini Alasan Pembekalan Anti Korupsi Kemendagri

man-headphones
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. (Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pembekalan niat untuk tidak korupsi sangat penting.

Hal itu diutarakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara pembekalan anti korupsi yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (8/5/2018).

"Pembekalan penting untuk para calon. Apa yang kita niatkan hari ini bermanfaat. Forum ini penting bagi saya. Saya ikut hadir di Lampung, Jawa Barat, Jakarta Timur, Sumatera Utara sekarang di Jawa Tengah. Dan ini akan terus berlanjut," kata Tjahjo, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa  (8/5).

Tjahjo melanjutkan, pembekalan tersebut digagas saat dirinya bertemu pimpinan KPK. Di pertemuan itu, terjadi kesepakatan soal perlunya acara pembekalan. Bareng pimpinan KPK, Mendagri merasa adanya program penguatan pemahaman terhadap area rawan korupsi. Ia menganggap penangkapan kepala daerah dalam OTT (operasi tangkap tangan) komisi antirasuah membuat dirinya merasa prihatin.

"Kepala daerah itu tidak terpisahkan dari saya sebagai Mendagri," katanya.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu menceritakan, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) satu kali mengadkan pertemuan dengan para kepala daerah. Jokowi dalam pertemuan itu mengingatkan agar kepala daerah berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Presiden menegaskan para kepala daerah tak menyelewengkan  satu rupiah pun duit rakyat. Namun, tak berselang sejam usai pertemuan, seorang kepala daerah yang baru saja mengikuti pertemuan itu ditangkap KPK. Kejadian itu membuatnya sedih.

"Saya sedih, satu waktu Presiden kumpulkan para kepala daerah. Kata beliau hati-hati. Pertemuan kemudian  bubar jam 5 sore. Eh, jam 6 sore kurang  dua puluh menit, satu kepala daerah kena OTT KPK di hotel dekat Istana. Ini membuat saya sedih," katanya.

Dalam acara itu, nampak hadir Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Condro Kirono, penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mohammad Tsani Annafa, serta seluruh calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, para calon bupati dan walikota dan para kepala daerah tingkat dua di Jawa Tengah. (*)

Terpopuler

To Top