Mahasiswa Dukung KPU Tolak Napi Korupsi Nyaleg

man-headphones
PB HMI dukung KPU batasi hak politik mantan napi perkara korupsi. (Foto. Ist/kpu.go.id)

zonalima.com - KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan meyakini dukungan dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sudah tepat lantaran bersifat argumentatif berdasarkan telaah mendalam terkait pengaturan pembatasan hak politik untuk dipilih bagi mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif dalam kontestasi pemilu mendatang melalui Peraturan KPU (PKPU).

"Ini semakin menambah keyakinan kami terkait untuk menormalkan klausul tersebut. Jadi mantan narapidana korupsi tidak boleh menjadi caleg," kata Viryan, Selasa (8/5/2018) di Jakarta.

Meski begitu, lanjut Viryan, aturan draft PKPU menyangkut pembatasan hak politik bagi napi perkara korupsi masih dibahas lebih lanjut di Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Keterlibatan kawal agenda ini kita apresiasi, silakan itu sepenuhnya hak dari partisipasi masyarakat untuk pemilu yang semakin berkualitas," kata Viryan. Sebelumnya, merespon usulan pembatasan terhadap mantan napi korupsi untuk maju kembali dalam pemilihan legislatif memicu pro dan kontra.

Dalam audiensi dengan komisioner KPU, PB HMI menyatakan dukungan agar KPU mencamtunkan klausul itu dalam PKPU yang sedang dibahas di parlemen bareng pemerintah. "Putusan MK tahun 2009 soal syarat caleg mencantumkan 4 syarat, secara makna kumulatif hal itu dinegasikan dalam pengujian MK sendiri 2016 untuk kepala daerah tanpa menunggu 5 tahun apabila dia mendeklarasikan sebagai mantan terpidana, ini tidak konsisten," kata Ketua Komisi Hukum HAM PB HMI, Mochtar Yogasara, saat berkunjung ke KPU.

PB HMI menilai DPR tak konsisten menyangkut penetapan klausul syarat pendaftaran calon antara presiden dan calon legislatif di mana hanya syarat calon presiden yang dibebani syarat tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi. (*)

Terpopuler

To Top