Bawaslu Genjot Upaya Keamanan Jelang Pilkada

man-headphones
Konferensi Pers Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (Ist. bawaslu.go.id)

zonalima.com - BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan segera meningkatkan konsentrasi dan upaya menyangkut penyelenggaraan pilkada dengan Polri. Langkah itu bakal dilakukan usai terjadinya peristiwa teror bom yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (13/5/2018) kemarin.

“(Peristiwa bom teror di Surabaya) memang terjadi di luar penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu. Tetapi beriringan dengan masa kampanye Pilkada, peristiwa ini bisa terkait. Untuk itu, Bawaslu konsentrasi untuk berkolaborasi dengan jajaran keamanan terkait pengamanan ini (Pilkada dan Pemilu),” kata Anggota Bawaslu RI M. Afifuddin di Jakarta, Senin (14/5/2018) dalam siaran pers Bawaslu.

Lembaga pengawas pemilu itu, menurut Arif mengecam dan melawan tindakan teror yang menelan korban sampai belasan korban jiwa itu. Efek dari kejadian itu diyakini memicu rasa ketakutan dan tidak aman pada publik. “Bukan hanya bagi korban (pengeboman), namun juga pada seluruh masyarakat, dan dalam hal ini (pemilu) bagi masyarakat pemilih,” tutur Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu itu.

Ia melanjutkan, Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur dalam hal kerawanan pilkada tak terkategori dalam daerah dengan kerawanan keamanan tinggi. Kondisi itu tergambar dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018.

Meski begitu, peristiwa bom Surabaya, kata Afif, menjadi peringatan dini bahwa keamanan harus dijaga bukan hanya di daerah yang dipetakan rawan saja. Peringatan itu berlaku bagi seluruh elemen masyarakat, terutama pemangku kepentingan pemilu.

Sebelumnya, pegiat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengatakan, secara geopolitik, Surabaya bukan daerah yang rawan dengan politik SARA. Menurutnya, Jawa Timur merupakan daerah yang kondusif dalam penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu. Tapi, tak berarti Jawa Timur mutlak dibilang aman. “Belum tentu yang kita kira jauh dari politik identitas akan aman saja,” kata Jojo  yang mewakili Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi dan Kedamaian.

Ia mengingatkan, menyangkut kampanye yang menggunakan isu SARA, Bawaslu memegang kendali.

Dirinya berharap, Bawaslu mengantisipasi materi kampanye yang berpotensi memecah masyarakat.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Komite Independin Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, aksi terorisme di tahun pemilu, tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemilu. “Bila dikaitkan dengan pemilu dan demokrasi, ada yang mencoba masuk untuk mengganggu pemenuhan hak warga,” kata Kaka." (*)

Terpopuler

To Top