Polri Diimbau Integrasikan E-Government

man-headphones
Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini dan Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa menyimak penjelasan mengenai sejumlah aplikasi yang baru diluncurkan oleh Polri, di Jakarta, Senin (14/5)

zonalima.com - PEMERINTAH terus mengupayakan pelaksanaan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu instansi pemerintah, Polri diwajibkan pula memberlakukan SPBE atau E-Government.

“Selain mengikuti perkembangan zaman, penerapan SPBE juga mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan obyektif,” kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, dalam Musrenbang Polri 2018, di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Ia berharap, aplikasi yang dibangun antar unit di kepolisian bisa terintegrasi satu dengan yang lainnya. Upaya itu untuk menghindari pemborosan anggaran dan mencegah terjadinya silo atau berjalan sendiri-sendiri di institusi kepolisan.

Integrasi, lanjut Rini, bisa memberikan kemudahan dalam pelayanan yang sama kepada masyarakat dan berlaku untuk tiap wilayah. Ada polres yang memberikan pelayanan yang cepat, dan menggunakan teknologi, namun terdapat juga polres yang masih berjalan secara konvensional.

“Pemerintah beserta jajaran instansinya harus mulai mengubah paradigma pelayanan publik yang konvensional menuju kepada paradigma pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka percepatan dan transparansi pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.

Dalam Musrembang POLRI 2018 juga dilakukan peluncuran sejumlah aplikasi. Pertama, sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan (SIK3), yakni aplikasi terintegrasi berbasis web service untuk memasukan dan memperbaharui data sesuai dengan kriteria uang telah ditentukan, dan dapat termonitor secara langsung oleh kesatuan di atasnya.

Kedua, sistem Informasi Perencanaan, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi (Sirena), Sementara aplikasi Sirena adalah sarana pendukung utama pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi.

Ketiga, Sistem Informasi Analis Beban Kerja (Si-ABK), yakni aplikasi yang terintegrasi berbasis web service bertujuan untuk mengetahui kebutuhan jumlah personel yang ideal, serta  disusun berdasarkan perhitungan yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan guna terwujudnya peningkatan kinerja pegawai negeri pada Polri di unit kerjanya. (*)

Terpopuler

To Top