Lagi, Mendagri tak Larang Kritik Asal....

man-headphones
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. (Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyilahkan publik mengkritik pemerintah. Ia mengisyarakatkan menyindir Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang merupakan kelompok oposisi. Meski begitu, penyampaian kritik tersebut jangan disertai memfitnah dan menghina. Pasalnya, subyek yang dihina pasti punya harga diri dan kehormatan.

"Mengkritik boleh, sepedas apapun jawab kritik itu. Mau kritik pemerintah, perguruan tinggi, Polri, TNI silahkan tapi jangan memfitnah, jangan menghujat. Jangan mengadu domba," kata Tjahjo saat berbicara di seminar bertema "Peduli Demokrasi Bermartabat" di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jateng, Selasa (16/5/2018).

Dalam acara tersebut, selain membicarakan demokrasi dan tahun politik, Tjahjo juga menyampaikan persoalan radikalisme dan teroris.

Menyangkut demokrasi, agar konsolidasi demokrasi tercapai menurut Tjahjo dibutuhkan bagi negara dengan kondisi yang stabil. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan kemampuan kerja keras Polri dibantu TNI.

"Kalau soal Pemilu, Pilkada aman saya yakin kepolisian diback up TNI, Kesbangpol, Satpol PP, ada BIN kejaksaan, ada Kemenkumham, dibawah koordinasi Menkopolhukam selesai. Saya yakin aman. DKI Jakarta saja yang kampanyenya hiruk-pikuk hari H-nya aman," kata dia.

Tjahjo menegaskan, kunci sukses pilkada atau pemilu terwujud bila tingkat partisipasi pemilihnya tinggi.

"Memang meningkat, 2015, 2017 hampir 4 sampe 4.8 % ada peningkatan. Target KPU 78% di Pilkada ini," kata dia.

Tjahjo menambahkan, pilkada kali ini berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, pesta demokrasi tersebut berlangsung di 171 daerah, yang beberapa daerah terkategori lumbung suara pemilih nasional. Tingkat partisipasi pemilih yang bakal terlibat setara dengan dengan 69 persen jumlah pemilih nasional. Tak heran, imbuh Tjahjo, Maka dinamika dan aromanya sudah berbau Pilpres.

"Hampir semua media televisi lebih fokus kesiapa calon wapres, siapa calon presiden, gonta-ganti kaos," katanya.

Dia menyatakan, perbedaan dalam pilihan hal lumrah. Namun, ia mengingatkan kondisi tersebut jangan sampai memicu intimidasi.

"Hargai orang yang punya pilihan berbeda. Jangan lantas melakukan pemaksaan, apalagi dengan intimidasi. Jangan memaksakan kehendak apalagi meneror," kata dia. (*)

Terpopuler

To Top