Mendagri: Perencanaan Itu Penting

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan pentingnya perencanaan pembangunan. Program pembangunan harus fokus, karena itu perencanaan mesti dilakukan dengan baik. Skala prioritas harus jelas dan fokus.

“Perencanan itu penting, merencanakan dan memastian program itu terlaksana dengan baik,” kata Tjahjo pada acara konsolidasi penyiapan RPJMD 2019 - 2023 hasil Pilkada Serentak 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (16/5/2018).

Acara konsolidasi penyiapan RPJMD 2019 – 2023 itu dihadiri 776 peserta yang terdiri dari pejabat eselon I dan II lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pimpinan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota serta pimpinan DPRD, baik  provinsi, kabupaten/kota. Selain itu, turut hadir beberapa Asosiasi Pemerintah Daerah dan DPRD, diantaranya APPSI, ADPSI, APKASI, ADKASI, APEKSI, ADEKSI, Asosiasi Sekda, Asosiasi Kepala BAPPEDA, dan Asosiasi P2UPD. Tampak pula hadir perwakilan NGO dan CSO, seperti WWF, UCLG, ASPAC, Winrock International, Infid, LPCI, APDI, FordFoundation, SNV serta akademisi, asosiasi ahli planologi, ahli lingkungan, dan pelaku usaha.

Pemerintah daerah, jelas Tjahjo, tentu lebih tahu wilayah geografis masing-masing daerahnya. Pemangku kebijakan di daerah yang tahu dan paham kondisi masyarakatnya. Karena itu, dia meminta kepala daerah sebagai kepala pemangku kebijakan di daerah, bersama dengan DPRD, bisa merencanakan program-program dengan baik sehingga pembangunan benar-benar fokus.

Proses pembangunan, lanjutnya, jangan sekali-kali meninggalkan kearifan lokal. Derap pembangunan harus bisa menggerakkan masyarakat. Forum yang sekarang dilaksanakan, kata dia, sangat penting karena ini menjadi forum untuk membahas hasil pembicaraan panjang antara Kemendagri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Saya kira saya mohon nanti asosiasi gubernur, bupati, wali kota bisa sharing melakukan rapat kerja, mengundang kementerian teknis yang diperlukan oleh daerah sehingga ini bisa terkoordinasi dengan baik. Minimal Bappenas, kesehatan, pendidikan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, atau Menko-Menkonya. Dengan begitu ada percepatan keserasian, klarifikasi dan sebagainya,” kata Tjahjo.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Diah Indrajati mengatakan, Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 yang baru diundangkan pada 4 April 2018 dapat menjadi pisau analisis untuk memberikan ruh kepada kualitas dokumen perencanaan daerah. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 diketahui mengatur tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Ditekankan jika Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 Hasil Pilkada Serentak 2018 wajib diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak dilantik.

“Perencanaan daerah yang mengakomodir janji politik kepala daerah dengan tidak meninggalkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan,” kata Diah.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Bangda berharap, diterbitkannya regulasi tersebut bisa menjadi instrumen yang memandu bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 Goal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD 2019-2023.

Diah juga menekankan pentingnya peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen untuk memastikan pembangunan di daerah menganut prinsip-prinsip berkelanjutan. Yakni dengan memperhatikan keterkaitan, keseimbangan dan keadilan antar berbagai pilar pembangunan, sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum dan tata kelola, serta memperhatikan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang. (*)

Terpopuler

To Top