Penanggulangan Terorisme Mesti Junjung Tinggi Prinsip Kearifan Lokal dan Pengayoman

man-headphones Praktisi dan akademisi hukum Dr. Suhardi Somomoeljono, SH, MH. (Foto: Ist/BNPT)

zonalima.com - MESKI Undang-Undang (UU) Antiterorisme telah disahkan DPR RI, Jumat (25/5/2018) lalu, namun penanggulangan terorisme tetap harus menjunjung tinggi prinsip kearifan lokal dan pengayoman. Demikian disampaikan praktisi dan akademisi hukum Dr. Suhardi Somomoeljono, SH, MH di Jakarta, Rabu (30/5/2018).

“Harapan kita, dengan adanya UU Antiterorisme, penanganan masalah terorisme di Indonesia harus lebih baik. Para stakeholder yang terkait dalam masalah ini juga harus menggarisbawahi pentingnya kearifan lokal dan pengayoman, baik dalam melakukan pencegahan maupun penegakan hukum,” kata Suhardi.

Sifat pengayoman dan kearifan lokal, kata Suhardi, harus diutamakan. Tidak boleh berlebihan, apalagi overacting.

Menurutnya, keberadaan UU Antiterorisme ini bertujuan untuk mengayomi masyarakat dari segala bentuk tindakan terorisme. Karena itu, seluruh pihak yang terkait juga harus bisa mengemban amanat UU ini agar tidak menimbulkan sikap tidak baik di mata publik. Dengan mengedepankan pengayoman dan kearifan lokal, serta menghormati Hak Azasi Manusia (HAM), Suhardi optimis penanganan terorisme bisa berjalan dengan baik.

Sekarang, lanjutnya, dengan diundangkannya UU Antiterorisme, tugas pemerintah adalah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) dalam rangka mengisi pasal-pasal yang masih menimbulkan tafsir. Pembuatan PP itu sangat penting agar tidak menimbulkan tafsir hukum yang terlalu banyak dan bersifat deskrisioner. Apalagi, defenisi terorisme itu ditambah dengan motif, yaitu politik, ideologi, dan gangguan keamanan.

“Ini harus dilakukkan agar jangan sampai keliru memberikan defenisi terhadap motif dan persepektif implementatifnya. Harus dirumuskan secara benar, karena kalau salah mengartikulasikan, terutama dalam penegakan hukum tidak mendekati rasionalitas dan tidak masuk akal, akan jauh dari harapan masyarakat,” kata Suhardi.

Terkait deradikalisasi, Suhardi menilai, apa yang telah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah bagus. Faktanya, cara-cara pendekatan lunak (soft approach) BNPT bisa meredam dan meyakinkan para mantan narapidana terorisme (napiter) agar sadar dan kembali ke UUD 1945. Sekarang, tinggal bagaimana menselaraskan program-program yang sudah bagus itu dengan UU Antiterorisme yang baru disahkan.

Saat ini, tidak sedikit para mantan teroris yang sudah kembali ke masyarakat, seperti Umar Patek, Ali Fauzi, Khairul Ghazali, Sofyan Tsauri, Iqbal Husaini, Tony Togar, Abu Thulut, dan lainnya. Bahkan sebagian mereka juga terlibat aktif bersama BNPT, menggaungkan perdamaian dan antiterorisme.

“Ini harus diapresiasi. Jangan diartikan penanggulangan terorisme dan penegakan hukum itu dengan membinasakan. Terbukti dengan cara-cara lunak di atas, mereka yang dulu sangat ‘keras’ bisa ‘dilunakkan’. Artinya deradikalisasi yang telah dilakukan sudah baik, meski belum sempurna,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top