Mendagri Berharap Polemik KTP-el Tercecer Dihentikan

man-headphones
Jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri, Rabu (30/5/2018), sedang menggunting bagian atas KTP-el di Gudang BPSDM, Parung, Bogor. (Foto. Ist/zonalima.com)

zonalima.com - MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui peristiwa tercecernya KTP Elektronik di ruas raya Kemang, Bogor sepekan kemarin sudah memicu kegaduhan politik. Ia mengakui kejadian tersebut merupakan kelalaian jajarannya dalam upaya pengawasan.

Dirinya berharap polemik tersebut selesai menjelang pelaksanaan Pilkada dan Pemilu.

"Ada yang jadi provokator pasti ada. Ada yang ingin mengembangkan isu pasti ada. Tolonglah ini menyangkut masalah membangun konsolidasi demokrasi yang bermartabat," kata Tjahjo di gudang penyimpanan Kemendagri pada Gedung BPSDM, Jalan Raya Parung No. 21, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5/2018).

Pasca kejadian tersebut, ia menjamin seluruh KTP-el yang rusak atau invalid tak disalahgunakan untuk kepentingan pemilu, misalnya. "Pemerintah tidak main-main apalagi dimanfaatkan oleh kelompok atau orang tertentu. Tidak mungkin kami akan menyalahgunakan data identitas khususnya terkait pemilu. Saya bertanggung jawab salah. Tapi saya jamin e-KTP yang ada di sini tidak ada satu biji pun digunakan untuk kepentingan pilkada, pileg dan pilpres," kata Tjahjo.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui, jajaranya bakal melakukan pemusnahan total ratusan ribu KTP-el yang invalid pasca Pemilu. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga bukti KTP-el saat dibutuhkan dalam pemeriksaan tertentu. "Nanti pemusnahannya seizin pak Menteri (Tjahjo Kumolo) kalau sudah tahun 2019. Setelah pileg, pilpres selesai. Sehingga kalau ada yang menanyakan mana 805 ribu KTP elektronik yang rusak, kita ada buktinya," kata dia.

Adapun tindakan sementara yang dilakukan Kemendagri yakni memotong ujung kanan bagian atas KTP-el rusak atau invalid yang berada dan tersimpan di gudang.

Upaya itu untuk memastikan bukti fisik dari identitas tunggal tersebut tak disalahgunakan serta tetap terjaga dari kepentingan tertentu. "Ini sudah disfungsi. Sudah dipotong, tidak ada keraguan. Mau dicuri, mau diambil, semua sudah tidak bisa digunakan," kata dia.

"Agar orang percaya fisiknya kalau dilihat ada. Kalau dihancurkan semua barangnya orang nggak percaya. Mana? Padahal sudah dihancurkan semua," kata Zudan. (*)

Terpopuler

To Top