Kepala Daerah Bermasalah Hukum Harus Kooperatif

man-headphones
Kapuspen Kemendagri, Dr. Bahtiar, M.Si. (Foto: zonalima.com)

zonalima.com – KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah dan pejabat daerah yang bermasalah hukum kooperatif dengan aparat penegak hukum. Agar permasalahan hukum yang dihadapi bisa diselesaikan secara tuntas di pengadilan.   

“Kami minta, siapapun, khususnya kepala daerah dan pejabat daerah yang sedang punya masalah hukum untuk kooperatif, bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar tuntas. Bila tidak bersalah, kan nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Lebih baik kooperatif,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Dr. Bahtiar, M.Si dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan dua kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) menjadi tersangka. Kedua kepala daerah itu, yakni Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo. KPK tengah mencari keberadaan keduanya.

Seperti diketahui, tim KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Blitar dan Tulungagung, Jatim, Rabu (6/8/2018) lalu. OTT tersebut diduga berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur jalan di dua daerah itu. Kemudian, ada beberapa proyek peningkatan jalan dan proyek sekolah.

“Kami tentu mengimbau agar ada sikap kooperatif. Segera menyerahkan diri ke KPK, bagaimanapun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih sebagai kepala daerah,” kata Bahtiar.

Bahtiar menambahkan, persoalan kasus OTT oknum kepala daerah tidak selalu berasal dari dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Diungkapkan, banyak faktor yang memengaruhinya, mulai dari integritas, mentalitas, dan sebagainya. Pengawasan dari masyarakat untuk mencegah korupsi yang berujung pada OTT merupakan keniscayaan.

Di sisi lain, pengawasan seyogyanya dapat berjalan melalui sistem perencanaan secara elektronik atau e-planning. “Meski tak menjamin korupsi dapat berhenti, setidaknya perencanaan pemerintah lebih terbuka dan transparan. Jika e-planning dilakukan, semua akan lebih transparan dan setidaknya ada upaya meminimalisir (korupsi). Kunci intelnya KPK ya masyarakat,” tutur Bahtiar.

Setiap kepala daerah, lanjutnya, sepatutnya memahami tata kelola pemerintahan.

“Daerah yang bebas korupsi dianggap telah mampu memahami tata kelola dalam pemerintahan dengan baik,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top