Kemendagri Tak Ragukan Kompetensi Komjen Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar di Bandung, Senin (18/6/2018). (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Komisaris Jenderal (Komjen) M Iriawan kompeten menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar). Hal itulah yang menjadi salah satu pertimbangan Kemendagri mengusulkan nama Iriawan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditetapkan sebagai Pj Gubernur Jabar beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono mengatakan, Kemendagri tak hanya mengusulkan para pejabat eselon 1-nya untuk menjadi calon Pj Gubernur, namun juga dapat mengusulkan pejabat lainnya dari kementerian/lembaga terkait asalkan memiliki kompetensi.   

“Siapa saja bisa, tergantung kompetensinya. Di sini (Kemendagri) sudah dibagi habis di Maluku, Bali, Jatim, begitu yang sesuai dengan kemampuannya,” kata Sumarsono kepada wartawan di kantor Kemendagri Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Pengusulan calon Pj Gubernur, jelas Sumarsono, juga tak harus putra daerah atau berasal dari daerah yang sama. Dia pun mencontohkan dirinya yang kini ditugaskan sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), meski dia berasal dari Jawa Tengah (Jateng).

Terkait pengangkatan Pj Gubernur Jabar, Sumarsono yakin, Iriawan akan mampu menjaga netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pilkada Jabar mendatang. Tak terkecuali, netralitas aparat kepolisian, meski salah satu calon wakil gubernur (cawagub) Jabar saat ini, yaitu Anton Charliyan merupakan mantan Kapolda Jabar.   

“Kalau memang ada pelanggaran terhadap mobilisasi mendukung salah satu secara etik calon dari polisi, itu bisa besok pagi diberhentikan Pj Gubernur. Jelas tidak mungkin,” tuturnya.

Pilkada serentak tahun 2018 digelar di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Khusus tingkat provinsi, hingga saat ini pemerintah telah mengangkat 9 Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, 2 Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur, dan 13 Pj Gubernur.

“Kebutuhan Plt, Pjs, Pj, dan Plh tentu tidak harus sama dengan jumlah daerah yang Pilkada, karena bisa saja dalam satu daerah yang Pilkada membutuhkan Plh, Pjs, dan Pj dalam rentang waktu sampai dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Contohnya, Pjs dan Pj Gubernur Papua,” ujar Sumarsono. (*)

Terpopuler

To Top