Gubernur Aceh Ditangkap KPK, Mendagri Prihatin

man-headphones
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Foto: Ist/tjahjokumolo.com)

zonalima.com - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana otonomi khusus (otsus) Aceh. Sebelumnya, Irwandi dan Ahmadi diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Aceh, Selasa (3/7/2018) malam lalu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku kaget dan prihatin atas kasus tertangkapnya Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah oleh KPK tersebut.

“Saya kira saya orang yang cukup intensif komunikasi dengan Pak Gubernur. Beliau juga bersikap keras kalau  masalah anggaran Aceh yang tidak mau kompromi, yang ketat, yang efektif. Kok masih ada ini. Kalau KPK ada OTT kan tidak hitungan jam atau hari, ini sudah ada telaah yang cukup lama,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Tjahjo mengaku sedih karena masih ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Padahal, dalam berbagai forum, ia tak pernah bosan mengingatkan agar para kepala daerah memahami area rawan korupsi. Tapi, karena ini sudah terjadi, tentunya proses hukum yang berjalan harus dihormati. Asas praduga tak bersalah harus dikedepankan, sampai nanti ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Saat ini, kata Tjahjo, pihaknya telah mengambil langkah untuk menjamin berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di Aceh dan Kabupaten Bener Meriah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengangkat Wakil Gubernur Aceh dan Wakil Bupati Bener Meriah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.

“Hari ini saya sudah teken Wakil Gubernur sebagai Plt, kemudian Wakil Bupati sebagai Plt Bupati sampai berkekuatan hukum tetap karena keduanya tidak bisa menjalankan fungsi pemerintahannya sehari-hari karena sedang ditahan KPK, walau pun begitu tetap asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan,” tutur Tjahjo.

KPK telah menetapkan Gubernur Aceh Irwandi sebagai tersangka penerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Pemberian suap diduga terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana otsus Aceh tahun anggaran 2018. (*)

Terpopuler

To Top