Kualitas SDM Masih Jadi Kendala Utama Tata Kelola Pemerintahan Desa

man-headphones
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan. (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – KUALITAS Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa hingga kini masih jadi kendala terkait peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, tak terkecuali tata kelola pemerintahan desa. Demikian dikemukakan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Nata Irawan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Menurut Nata, peningkatan kualitas aparatur desa sangat penting. Pasalnya, hal itu menjadi kunci sukses atau tidaknya pembangunan suatu desa di masa mendatang. Tidak ada satu kebijakan pun yang bisa dijalankan dengan baik di desa jika kinerja aparaturnya buruk.

“Persoalan yang paling mendasar lagi-lagi adalah SDM,” kata Nata.

Nata mengatakan, kualitas aparatur desa tentu akan berdampak pada efektivitas tata kelola pemerintahan desa di Tanah Air. Begitu pula dalam mengelola dana desa yang digelontorkan pemerintah yang terus bertambah setiap tahunnya.

Pada tahun 2015, pemerintah telah mengucurkan dana desa Rp20,7 triliun. Kemudian, pada tahun 2016 sebanyak Rp40,9 triliun, tahun 2018 Rp60 triliun, dan rencananya tahun depan sebesar Rp90 triliun.

Sejak awal, jelas Nata, Kemendagri fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Pada tahun 2015 ditargetkan Kemendagri bisa melatih 10 orang aparatur desa dari setiap desa. Namun, karena keterbatasan anggaran, akhirnya pelatihan baru bisa menyasar 2 orang di setiap desa. Hal ini tentu masih menjadi kendala yang harus segera diselesaikan ke depan.

“Padahal, organisasi yang terbentuk di desa, minimal menyebutkan delapan orang harus harus mendapat pelatihan. Dan, pola maksimal pelatihan sebenarnya 12 aparatur desa,” kata Nata.

Masalah lainnya yang dihadapi terkait peningkatan SDM aparatur desa, lanjut Nata, yakni masih banyaknya aparatur desa yang tingkat pendidikannya di bawah rata-rata. Bahkan, ada yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan sama sekali yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Mayoritas aparatur desa hanya lulusan SMA. Selain itu, lulusan SD dan SMP.

“Tetapi kita juga bangga, ada kepala desa dan perangkatnya yang juga mempunyai pendidikan S3,” kata Nata.

Selain persoalan SDM, tambah Nata, desa-desa di Indonesia juga masih menghadapi sejumlah persoalan pembangunan. Diantaranya, persoalan listrik dan kelengkapan sarana prasarana pemerintahan desa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT PLN, dari 74.758 desa di Tanah Air, terdapat 2500 desa yang belum teraliri listrik. Kemudian, terdapat 14 ribu lebih desa masih menggunakan listrik yang dikelola swasta.

“Persoalan infrastruktur mengenai kantor desa, lebih dari 10 ribu desa tidak punya kantor,” ujar Nata. (*)

Terpopuler

To Top