Pemerintah Beri Perhatian Camat di Perbatasan Negara

man-headphones
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo. (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan bahwa fungsi camat di perbatasan negara berbeda dengan camat yang memimpin bukan di kecamatan perbatasan negara. Camat di perbatasan harus mengerti dan memahami mengenai wilayah teritorialnya berikut teritorial negara tetangga.

Camat di perbatasan negara juga dituntut melakukan pengawasan dari berbagai sektor. Dari sektor sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk menyangkut faktor keamanan.

Hadi mengatakan, hingga kini belum semua camat di perbatasan memahami dengan baik Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Saat ini Pemerintah tengah mempersiapkan aturan-aturan pelaksanaannya sehingga camat bisa memahami secara utuh mengenai pengelolaan wilayah perbatasan negara.

“Perhatian itu memberikan kewenangan tambahan, untuk kriterianya juga harus diberikan bimtek. Apakah itu mengenai hukum internasional, pemahaman bagaimana batas negara dan kaitannya dengan antisipasi terhadap kerawanan yang ada di perbatasan,” kata Hadi kepada wartawan usai Rakor Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Salah satu contoh persoalan di kawasan perbatasan negara, lanjut Hadi, adalah kerawanan. Tingkat kerawanan di perbatasan misalnya menyangkut keluar masuknya barang-barang ilegal tanpa membayar bea cukai hingga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Selama ini wilayah perbatasan Negara hanya dilihat sebagai wilayah pertahanan. Wilayah perbatasan juga kerap dilihat sebelah mata dan tidak penting. Padahal, wilayah perbatasan merupakan wajah atau beranda terdepan Indonesia dengan negara lain. (*)

Terpopuler

To Top