Kemendagri Beberkan Progres Pengelolaan Dana Otsus Aceh

man-headphones
Kapuspen Kemendagri, Dr. Bahtiar, M.Si. (Foto: zonalima.com)

zonalima.com - KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh relatif sudah berjalan baik. Demikian dikemukakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar pada diskusi Kemendagri Media Forum yang berlangsung di Gedung Kemendagri, Jumat (6/7/2018).

Bahtiar pun mencontohkan pengelolaan dana Otsus Aceh selama 2008 sampai 2013. “Selama pelaksanaan periode 2008 sampai dengan 2013 relatif dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Bahtiar.

Pengucuran dana Otsus Aceh, jelas Bahtiar, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengucuran dana Otsus tersebut dibagi dalam dua periode, yakni periode pertama (2006-2021) dengan besaran alokasi 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian, periode kedua (2022-2027) dengan besaran alokasi 1 persen dari DAU.

Secara teknis, pengelolaan dana Otsus oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh sendiri diatur melalui sejumlah peraturan daerah (Qanun) Aceh. Diantaranya, Qanun Nomor 2 Tahun 2008, Qanun Nomor 2 Tahun 2013, Qanun Nomor 10 Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2019.

Berdasarkan catatan Kemendagri, kata Bahtiar, dana Otsus Aceh yang telah dikucurkan pemerintah periode 2008-2018 sudah mencapai Rp65,019 triliun. Dana Otsus itu digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan keistimewaan Aceh. Pengelolaan dana Otsus juga turut melibatkan pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

Saat ditanya soal dugaan korupsi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu, Bahtiar mengatakan, pemerintah, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah sering mengingatkan para kepala daerah untuk memahami area-area rawan korupsi. Berbagai aturan main pencegahan korupsi pun telah dibuat. Ada rencana aksi gerakan antikorupsi di daerah.

Bahkan, begitu kepala daerah dilantik, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri bersama KPK turut memberikan pembekalan. Namun, persoalan korupsi lagi-lagi kembali kepada individu kepala daerahnya. Selain itu, oknum pihak swasta yang terkadang suka merayu kepala daerah untuk bertindak koruptif melalui praktik suap untuk memperoleh proyek di daerah.

“Memang perlawanan kita untuk gerakan antikorupsi ini memang sungguh-sungguh pekerjaan yang besar, yang harus bareng-bareng dan melibatkan banyak aktor,” ujar Bahtiar. (*)

Terpopuler

To Top