Daftar Caleg, Surat Pengunduran Diri ASN Tidak Dapat Ditarik Kembali

man-headphones
Kapuspen Kemendagri Bahtiar. (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu serentak 2019 sejak Selasa (4/7/2018) lalu. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi caleg sebelum nantinya diverifikasi data dan dokumennya oleh KPU.

Lantas, bagaimana aturannya bila kepala daerah, anggota TNI/Polri, direksi dan komisaris BUMN/BUMD, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) bila hendak mendaftar sebagai caleg? Apakah yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya?

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar memberikan penjelasan singkat aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 mengenai Pemilu terkait hal itu.

 Pasal 240 ayat (1) huruf k, dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memutuskan maju sebagai caleg harus mengundurkan diri. Begitu juga anggota TNI dan Polri aktif, serta ASN, mereka harus mundur jika maju jadi caleg.

“Sebelum memutuskan maju sebagai caleg, ASN perlu mempertimbangkan matang-matang, sebab surat pengunduran diri ASN tidak dapat ditarik kembali,” kata Bahtiar dalam keterangan singkatnya, akhir pekan lalu.

Bahtiar mengatakan, hal yang sama berlaku untuk direksi, komisaris hingga karyawan pada BUMN dan BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Aturan sebagaimana ASN maju jadi caleg, surat pengunduran diri jajaran pejabat BUMN/BUMD ini tidak dapat ditarik kembali.

Ditambahkan pula bahwa posisi ASN sesuai aturan adalah netral, karena itu ada keharusan mengundurkan diri jika memutuskan maju sebagai caleg. (*)

Terpopuler

To Top