Mendagri Serahkan SK Plt Kepala Nova dan Syarkawi

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan SK Plt Gubernur Aceh kepada Wagub Aceh Nova Iriansyah dan SK Plt Bupati Bener Meriah kepada Wabup Bener Meriah Syarkawi.di Jakarta, Senin (9/7/2018). (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan surat keputusan (SK) Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh kepada Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Nova Iriansyah di Jakarta, Senin (9/7/2018). Selain itu, Mendagri juga menyerahkan SK Plt Bupati Bener Meriah kepada Wakil Bupati (Wabup) Bener Meriah Syarkawi.

Penyerahan SK Plt kedua kepala daerah itu terkait posisi Gubernur Aceh Irwand Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap dana otonomi khusus (Otsus) Aceh tahun 2018.

Penyerahan SK Plt keduanya berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Serah terima didasarkan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintah Daerah terkait jabatan Plt oleh Wagub dan Wabup apabila Gubernur dan Bupati berhalangan sementara.

Dalam sambutannya, Tjahjo mengajak semua pihak agar berlaku fair dan jernih dalam melihat permasalahan baik di tingkat pusat dan tingkat daerah terkait dengan dana Otsus Aceh. Permasalahan sebenarnya ditekankan Tjahjo lebih kepada implementasi kebijakan dana Otsus.

“Jangan menyandera atau menyudutkan hal-hal yang berkaitan dengan dana Otsus. Seolah-olah kebijakan dana Otsus itu salah dan seolah-olah mudah diselewengkan,” kata Tjahjo.

Secara objektif, kata Tjahjo, harus diakui bahwa pelaksanaan dana Otsus di Aceh yang sudah dimulai sejak tahun 2008 telah berjalan dengan memadai. Hasil pembangunannya juga telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Aceh.

Tjahjo menyebutkan bagaimana angka kemiskinan di Aceh turun dari 23 persen pada tahun 2008 menjadi 16 persen pada tahun 2017. Dia menilai kasus yang menimpa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf lebih karena lemahnya faktor pengendalian internal dalam perencanaan anggaran yang ada di Aceh.

“Ke depan, salah satu fokus pengawalan Kemendagri termasuk saudara Plt Gubernur dan jajaran Pemda baik provinsi atau kabupaten/kota di Aceh, dapat senantiasa dikoordinasikan dan terus-menerus dikontrol sehingga tidak menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya,” harap Tjahjo.

Secara pribadi, Tjahjo mengaku sedih dan prihatin dengan kasus yang menimpa sahabatnya Irwandi Yusuf. Apalagi selama ini terus berkomunikasi, baik melalui SMS, WhatsApp maupun telepon langsung. Yakni untuk konsultasi kebijakan-kebijakan yang akan diambil di Pemprov Aceh. Dari perencanaan anggaran, penyusunan peraturan daerah hingga fungsi-fungsi pengawasan.

“Saya sedih dan prihatin, tapi apapun tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” tuturnya.

Kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Tjahjo mengingatkan agar dalam mengambil kebijakan strategis senantiasa dikonsultasikan dengan Gubernur dan Mendagri. Begitu juga dengan Plt Bupati Bener Meriah Syarkawi, harus senantiasa konsultasi kepada Gubernur jika akan mengambil kebijakan strategis.

“Saya rasa penting dalam rangka konsolidasi, yang penting tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Kami sebagai Mendagri hanya ada satu kepentingan, program strategis Pak Jokowi harus berjalan lancar di Aceh dan Kabupaten Bener Meriah seiring dengan program prioritas di daerah,” ujar Tjahjo. (*)

Terpopuler

To Top