Pemerintah Luncurkan Aplikasi OSS Untuk Kemudahan Perizinan Usaha

man-headphones
Peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7/2018). (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – PEMERINTAH meluncurkan Sistem Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) di Ruang Graha Sawala Gedung Ali Wardhana Lantai 1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7/2018). Penerapan Sistem OSS atau PBTSE ini dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan ada tiga sasaran utama untuk perubahan perizinan melalui aplikasi OSS. Pertama, penataan kelembagaan perizinan. Kedua, pemanfaatan IT. Dan ketiga, reformasi perizinan.

Soal Rencana Detail Penataan Ruang (RDTR), Darmin menyampaikan dari 514 kabupaten/kota kurang lebih 40 yang telah memiliki RDTR elektronik. Dan, dari 40 kabupaten/kota itu tercatat baru lima daerah yang sudah mempunyai RDTR elektronik dalam bentuk peta digital. Ke depan, tidak hanya aplikasi OSS untuk mendapatkan kemudahan perizinan, lebih dari itu diharapkan dunia usaha mendapatkan insentif fiskal.

“Untuk sementara waktu OSS bertempat di Kantor Menko Perekonomian sambil menunggu kesiapan secara lengkap Kantor BKPM, diharapkan dalam waktu 6 bulan lagi sudah siap,” kata Darmin.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan, pelayanan investasi tidak hanya untuk investor dalam negeri namun juga untuk investor luar negeri. Pelayanan juga tidak hanya yang berbadan hokum, seperti PT, Firma, CV, Usaha Dagang dan Koperasi, namun juga termasuk usaha perorangan.

“Aplikasi OSS ini adalah solusi sistem perijinan usaha yang terintegrasi sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017,” kata Thomas Lembong.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, melalui sistem layanan perizinan OSS ini diharapkan masyarakat dapat mengakses secara online di mana pun dan kapanpun.

“Untuk mendukung aplikasi OSS, Kemendagri melakukan langkah-langkah dukungan kependudukan, khususnya NIK sebagai bagian dari aplikasi OSS,” kata Tjahjo usai peluncuran OSS.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut Tjahjo, juga telah membentuk PSTP di semua daerah dan dikoordinir Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil). Diharapkan melalui pembentukan PTSP ini bisa membantu masyarakat, badan usaha maupun perseorangan melalui aplikasi OSS.

“Kami juga membentuk satuan tugas yang mengawal penyelesaian perizinan berusaha yang sudah terbentuk di seluruh provinsi dengan dipimpin oleh Sekretaris Daerah,” jelas Tjahjo.

Dalam kesempatan itu, usai peresmian, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala BKPM Thomas Lembong meninjau OSS Counter di Kantor Kemenko Perekonomian. Dari tinjauan itu disimpulkan bahwa OSS yang beralamatkan pada www.oss.go.id kurang dari satu jam dapat melengkapi berbagai persyaratan perizinan. (*)

Terpopuler

To Top