Mendagri Akui Tak Mudah Merumuskan Konsep Pembangunan Yang Terintegrasi

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo saat menjadi narasumber pada acara IDF tahun 2018 yang digelar Bappenas di Jakarta, Selasa (10/7/2018). (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, memang tak mudah merumuskan konsep pembangunan yang terintegrasi. Terlebih Indonesia, bukanlah negara yang secara geografis kecil. Indonesia, adalah negara kepulauan yang besar. Negara yang majemuk. Karena itu tantangannya pun sangat besar pula.

“Geografis adalah tantangan yang dihadapi. Juga  bagaimana menggerakkan dan mengoganisir masyarakat,” kata Tjahjo saat menjadi narasumber pada acara Indonesia Develompment Forum (IDF) tahun 2018 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Bappenas, kata Tjahjo, punya peran penting dalam merumuskan cetak biru perencanaan pembangunan nasional. Misalnya, seperti apa pembangunan  infrastruktur ekonomi dan sosial yang hendak dilaksanakan. Termasuk di dalamnya pembangunan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM).

“Bagaimana cara mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran dalam konteks problem ketimpangan sosial,” katanya.

Bicara ketimpangan, lanjut Tjahjo, harus diakui masih terjadi di berbagai sektor. Karena itu yang terus diupayakan pemerintah adalah membangun konektivitas dan aksesibilitas. Sehingga antarwilayah saling mendukung dan tersambung. Dengan begitu, masalah seperti disparitas harga sedikit demi sedikit bisa dikikis. Dan, ia bersyukur, kini tingginya perbedaan harga mulai bisa disatukan.

“Indonesia itu satu dari Sabang sampai Merauke.  Kini sudah sambung-menyambung dengan program yang direncanakan oleh Bapennas, mulai dari  infrastruktur ekonomi dan sosialnya,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, bicara tentang konsep pembangunan banyak perubahan yang terjadi. Misalnya, di zaman Bung Karno,  ada program jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian di era Presiden Soeharto, Gus Dur sampai Presiden Megawati,  konsep pembangunannya juga jelas.  Tapi begitu pemilihan presiden digelar secara langsung, konsep pembangunan tergantung kepada siapa yang terpilih dalam pemilihan. Artinya, janji kampanye calon presiden terpilih, itu yang jadi program jangka pendek dan menengah pembangunan. Begitu juga dengan program jangka pendek dan menengah di daerah seiring digelarnya pemilihan langsung.

“Begitu pemilihan langsung, janji politik presiden, seorang bupati, seorang gubernur, begitu jadi itu merupakan program jangka pendek, jangka panjang pemerintahan,” katanya.

Tjahjo juga sempat menyoroti soal belanja pemerintah daerah. Menurut dia, harus diakui masih ada yang belum tepat sasaran. Ini jadi tantangan yang memerlukan perhatian para kepala daerah. Masalah lain yang jadi tantangan pembangunan adalah tumpang tindihnya aturan. Masalah ini cukup menghambat akselerasi pembangunan.

Problem lainnya, kata dia, kehati-hatian para pemangku kebijakan dalam melakukan inovasi. Ada semacam ketakutan, inovasi yang dilakukan berbuah kasus hukum. Padahal inovasi sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan.

Tantangan lainnya, kata Tjahjo, menyangkut bagaimana meningkatkan  kualitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan. Misalnya, masalah gizi anak. Ini masih jadi problem yang memerlukan perhatian bersama.  Tapi untuk konteks pembangunan infrastruktur, telah sesuai jalur. Walau itu juga banyak menghadapi tantangan. Namun Tjahjo yakin, bila perencanaan pembangunan bisa disusun dengan fokus, segala tantangan bisa dijawab.

“Jadi saya kira kuncinya ada pada masalah perencanaan anggaran. Mohon perencanaan anggaran juga harus dilihat secara detail, programnya apa, dan memastikan program itu bisa berjalan,” kata Tjahjo.

Intinya, tambah Tjahjo, program pembangunan itu harus fokus. Ia pun kemudian bercerita saat berkunjung ke perbatasan awal-awal jadi Mendagri. Di sebuah wilayah perbatasan, ia temui terminal bis yang megah tapi terbengkalai. Artinya, dalam membangun terminal itu tak fokus, tidak direncanakan dengan matang. Alhasil, terminal itu sia-sia.

“Sebuah waduk di Jawa Barat, yang  meletakkan batu pertama waktu itu jaman Presiden pertama Bung Karno, tapi baru diselesaikan, dialirkan airnya oleh Pak Jokowi. Jadi antara perencanan, dan  memastikan program ini selesai atau tidak penting. Jangan pokoknya bangun dulu,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top