Wakil Rakyat Harus Bebas dari Pengaruh Narkoba

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – GERAKAN antinarkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) harus tumbuh di segala bidang, termasuk di bidang politik. Wakil rakyat yang terpilih pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang pun diharapkan tak hanya amanah, namun juga bebas dari pengaruh narkoba. Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Tjahjo mengatakan gerakan antinarkoba sangat penting dan mendesak. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur syarat-syarat menjadi seorang calon anggota legislatif (caleg), baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejak awal, pemerintah dalam pembahasan UU Pemilu, mendorong regulasi tersebut memuat spirit gerakan antinarkoba.

“Dalam UU Pemilu, dalam Pasal 240 ayat (2) huruf d disebutkan bakal caleg harus punya surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, seorang wakil rakyat tak hanya harus punya integritas. Namun juga mesti bebas dari pengaruh narkoba. Bahkan wajib punya komitmen untuk memerangi dan memberantas narkoba.

Sebagai Mendagri, Tjahjo mengaku, sejak awal berkomitmen penuh mendukung gerakan antinarkoba. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri telah menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, aturan kepemiluan yang disahkan Pemerintah dan DPR lewat UU Pemilu sudah sangat mendukung gerakan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dan, semangat antinarkoba diperkuat oleh aturan teknis komisi pemilihan lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Ini lebih lanjut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat (1) huruf h, bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adaktif,” kata Bahtiar.

Kejahatan narkoba, lanjut Bahtiar, bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa yang daya rusaknya mengerikan. Karena itu dibutuhkan instrumen hukum untuk menangkal calon wakil rakyat yang terkontaminasi pengaruh narkoba. Publik berhak mendapat wakil rakyat yang berintegritas dan bebas dari pengaruh narkoba.

“Aturan tersebut sebagai bentuk cegah dini membersihkan para calon penyelenggara negara khususnya legislatif bebas dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Jadi bakal caleg harus punya surat keterangan bebas narkotika,” ujar Bahtiar. (*)

Terpopuler

To Top