Kemendagri Siap Sukseskan Implementasi OSS di Daerah

man-headphones
Diskusi Kemendagri Media Forum bertajuk Peran Kemendagri Dalam Mensukseskan Program Layanan Online Single Submission (OSS) di Pressroom Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/7/2018). (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - PEMERINTAH telah meluncurkan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi atau Online Single Submission (OSS) sebagai upaya mempermudah izin berusaha. Untuk memaksimalkan implementasinya di daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) akan melakukan pembinaan kepada 548 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh Indonesia.

Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama pada Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Sugiarto, mengatakan, OSS yang dikeluarkan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari kegelisahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selama ini, layanan perizinan atau investasi berjalan masih lambat.

“Munculnya OSS kerisauan Presiden soal investasi yang sangat-sangat lambat,” kata Sugiarto dalam Diskusi Kemendagri Media Forum bertajuk Peran Kemendagri Dalam Mensukseskan Program Layanan Online Single Submission (OSS) di Pressroom Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).

Sebelum meluncurkan OSS, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha telah membentuk Satuan Tugas (Satgas). Dasar OSS yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Disebutkan jenis perizinan berusaha yakni izin usaha dan izin komersial atau operasional. Adapun pemohon perizinan berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan.

“Ditjen Bina Adwil terus melakukan pembinaan di 548 DPMPTSP di kabupaten/kota. Intinya semua perizinan yang harus ada melalui OSS. Sementara ini, PP 24 cakupannya ada pada lampiran,” kata Sugiarto.

Sugiarto menjelaskan, perizinan melalui OSS memudahkan pelaku usaha perseorangan maupun badan usaha dalam mengajukan permohonan perizinan. Apalagi, OSS bisa diakses dimana pun dan kapan pun waktunya. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perizinan dilakukan pada DPMPTSP.

Kemendagri sendiri, lanjut Sugiarto, mempertegas aturan teknis mengenai kemudahan perizinan berusama melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah.

“Permendagri 138 memerintahkan PTSP harus menyederhanakan perizinan dan terintegrasi. Kepala daerah diwajibkan mendelegasikannya kepada DPMPTSP. Melalui Permendagri 138, kami siap menyongsong OSS,” kata Sugiarto.

Diakuinya, kaitan dengan OSS ini masih banyak regulasi yang harus diubah ke depan. Sebab, semua pelayanan perizinan harus dilakukan melalui satu pintu. Selain tentunya mengenai infrastruktur informasi dan teknologi (IT) dan sumber daya manusia (SDM) pada DPMPTSP.

“Yang perlu, IT dan SDM DPMPTSP, kami terus berkoordinasi untuk penyelenggaraan bimtek dengan Kominfo,” ujar Sugiarto. (*)

Terpopuler

To Top