Selain Dana Desa, APEKSI Usul Ada Dana Kelurahan

man-headphones
Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany yang juga Ketua APEKSI usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (23/7/2018). (Foto: Ist/setkab.go.id)

zonalima.com – GUNA menggenjot pembangunan di daerah dan pemerataan pembangunan, pemerintah telah mengucurkan dana desa dalam beberapa tahun terakhir. Kini, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan perlu juga ada dana kelurahan. Mengingat, permasalahan pembangunan yang dihadapi di wilayah perkotaan juga kompleks.  

“Jadi selama ini dana desa sudah ada, tetapi dana kelurahan tidak ada. Padahal, persoalan perkotaan juga kompleks baik itu kemacetan, kriminalitas, dan yang lainnya,” kata Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany selaku Ketua APEKSI seusai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (23/7/2018).

Airin mencontohkan, masalah kemiskinan misalnya, bila tidak ditangani dengan baik, baik di tingkat desa maupun kelurahan, maka tingkat kriminalitas juga bisa menjadi tinggi. Untuk itulah, para wali kota yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi meminta agar pemerintah membuat kebijakan bantuan keuangan tidak hanya untuk desa, tapi juga untuk kelurahan.

Adapun formula dana kelurahan itu, menurut Airin, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

“Kalau dana desa itu di kepala desa masing-masing. Kita sih hanya melihat kepada bahwa ada anggaran yang masuk ke desa, dan juga kita juga berharap bisa ada anggaran masuk ke kelurahan. Skemanya seperti apa, mekanismenya seperti apa bisa dilakukan,” kata Airin.

Airin mengaku, Presiden Jokowi menyambut baik usulan tersebut. “Alhamdulillah, beliau (Presiden Jokowi) menyambut baik. Beliau berpikir bahwa dana desa itu juga masuk ke dana kelurahan,” tuturnya.

Saat bertemu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam pertemuan lanjutan di Istana Kepresidenan Bogor hari ini, Airin dalam laporannya menyampaikan bahwa pada pertemuan dengan Presiden Jokowi telah dibahas sejumlah hal, mulai dari dana kelurahan dan juga dana alokasi untuk infrastruktur sekitar Rp100 miliar.

Selain itu, dibahas permasalahan kenaikan penghasilan kepala daerah dan juga dana pemeliharaan jalan nasional provinsi di kota masing-masing agar pemerintah tingkat II bisa ikut untuk melakukan pemeliharaan jalan.

“Dan hasil tindak lanjut MoU antara Kejaksaan, Kemendagri, dan Kepolisian, serta peningkatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk percepatan proses pembangunan di daerah masing-masing, serta penambahan kuota CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan penyelesaian (honorer) kategori 2,” kata Airin seperti dilansir setkab.go.id.

Airin berharap masih ada wali kota yang akan menyampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi mengenai hal-hal yang dianggap penting untuk proses pembangunan di daerah masing-masing.

Adapun wali kota yang hadir pada pertemuan dengan Mensesneg tersebut antara lain Wali Kota Tegal Nursholeh, Wali Kota Tanjung Balai, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Wali Kota Bitung Jonas Limban, dan Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra. (*)

Terpopuler

To Top