Mendagri Paparkan Sejumlah Kendala Penyelesaian Tenaga Honorer K2

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri Rapat Gabungan mengenai Tahapan Penyelesaian Tenaga Honorer K2 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018). (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com - MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri langsung Rapat Gabungan mengenai Tahapan Penyelesaian Tenaga Honorer K2 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018). Dalam rapat tersebut, Tjahjo mengungkapkan beberapa permasalahan dalam penyelesaian pengangkatan tenaga honorer.

“Pertama, dari data tenaga honorer K1 dan K2 ternyata diketahui masih ada yang belum masuk hasil validasi data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB,” kata Tjahjo.

Permasalahan kedua, lanjutnya, terdata masih ada tenaga honorer kategori K1 dan K2 yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ketiga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota masih mengangkat tenaga honorer yang dialokasikan pada APBD.

“K2 yang tidak lulus tes kompetensi masih menjalankan tugas dan mengabdi di lingkungan pemerintah daerah, untuk diperhatikan oleh pemerintah menjadi CPNS,” kata Tjahjo.

Rapat gabungan berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Tjahjo, telah melakukan beberapa langkah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer K2. Yakni dengan mengevaluasi anggaran APBD provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan efisiensi pengangkatan tenaga honorer daerah dan menjamin anggaran pengangkatan honorer K2.

“Kami juga telah menyampaikan surat Mendagri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 perihal penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota,” kata Tjahjo seperti dilansir kemendagri.go.id.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Utut Adiyanto di Gedung DPR RI, Senayan, pekan lalu mengungkapkan status tenaga honorer K2 yang belum lulus tes menjadi CPNS sebanyak 438.590. Tenaga honorer K2 ini tersebar di beberapa kementerian, diantaranya Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). (*)

Terpopuler

To Top