Mendagri Catat Sejumlah Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta yang digelar di Jogja Expo Center (JEC), Rabu (25/7/2018). (Foto: Ist/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – Pascaterbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Permasalahan yang dihadapi hingga saat ini antara lain belum optimalnya efektivitas pelaksanaan penataan desa. Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta yang digelar di Grha Pradipta Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, Rabu (25/7/2018).

Permasalahan lainnya, jelas Tjahjo, masih belum optimalnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur desa. Selain itu, belum efektifnya kelembagaan desa dan tata kelola pemerintahan desa.

Dalam acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, Tjahjo mengatakan, untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang mestinya menjadi prioritas utama.

“Meningkatnya kualitas kapasitas pemerintahan desa melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efisien,” kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa harus mampu menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga kemasyarakatan lokal agar terwujud demokratisasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam melakukan fungsi pemerintahan desa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menyangkut persoalan lokal desa.

“Selain itu, penyelenggara fungsi pemerintahan desa harus mampu memperkuat masyarakat untuk menjadi subyek pembangunan dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa,” kata Tjahjo.

Terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nata Irawan mengatakan, tujuan digelarnya acara peningkatan kapasitas pemerintahan desa lingkup regional Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta kali ini adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas serta meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa dan BPD dalam implementasi UU Desa dan berbagai aturan dan turunannya. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa dan BPD.

“Juga untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan kerja lembaga pemerintah desa, BPD, dan Pemerintah Daerah,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top